Sekolah Rakyat: Jalan Pemerintah Membuka Akses Pendidikan Bagi Keluarga Kurang Mampu

Pendidikan merupakan salah satu jalan paling penting untuk memutus rantai kemiskinan. Karena itu, kehadiran Program Sekolah Rakyat menjadi langkah strategis pemerintah pusat dalam memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tidak kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak, berkualitas, dan berkelanjutan.

Pada 21 September 2026, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) kembali mengajak masyarakat, khususnya kelompok prasejahtera, untuk memanfaatkan Sekolah Rakyat. Menurut KSP, pemerintah telah menyediakan fasilitas pendidikan beserta sarana pendukungnya agar anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat memperoleh pendidikan secara layak.

Pesan tersebut penting karena Sekolah Rakyat bukan sekadar program sekolah gratis. Berdasarkan Perpres Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat, program ini merupakan satuan pendidikan formal pada jenjang dasar dan menengah berbasis asrama, dengan penguatan karakter dan kecakapan hidup, serta biaya sepenuhnya ditanggung pemerintah. Penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Salah satu kekuatan Sekolah Rakyat adalah sasaran programnya yang diarahkan kepada keluarga miskin dan miskin ekstrem. Petunjuk teknis Kemendikdasmen menyebut calon murid antara lain berasal dari DTSEN desil 1 dan desil 2, sehingga intervensi pendidikan dapat diarahkan kepada kelompok masyarakat yang secara ekonomi paling membutuhkan dukungan negara.

Dengan model seperti ini, pemerintah tidak hanya membuka pintu sekolah, tetapi juga berupaya mengurangi hambatan ekonomi yang selama ini dapat membuat anak sulit memperoleh pendidikan berkualitas.

KSP bahkan menegaskan bahwa fasilitas yang diberikan kepada siswa mencakup kebutuhan pendidikan dan pendukungnya. Dalam peninjauan Sekolah Rakyat di Cikarang, misalnya, pemerintah menyampaikan bahwa siswa memperoleh pendidikan tanpa biaya, termasuk kebutuhan seperti pakaian, sepatu, makanan, dan fasilitas pendukung lainnya.

Inilah bentuk kehadiran negara yang nyata, bahwa anak dari keluarga kurang mampu tidak boleh kehilangan masa depan hanya karena kondisi ekonomi keluarganya.

Perkembangan jumlah penerima manfaat menunjukkan bahwa Sekolah Rakyat terus diperluas. Disisi lain, Menteri Sosial menyampaikan pada Juni 2026 bahwa lebih dari 32 ribu siswa akan diterima dalam program Sekolah Rakyat pada 2026, meningkat dibandingkan lebih dari 15 ribu siswa pada tahun sebelumnya.

Sementara itu, data pemerintah yang dipublikasikan pada Juni 2026 mencatat 48.975 calon siswa telah terjaring, melebihi kuota awal 32.640 siswa. Pada tahun ajaran 2026/2027 direncanakan beroperasi 178 Sekolah Rakyat, terdiri dari 93 sekolah permanen, 77 sekolah rintisan tahun 2025, dan 8 sekolah rintisan baru pada 2026.

Angka tersebut memperlihatkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap akses pendidikan yang lebih inklusif. Karena itu, ekspansi Sekolah Rakyat bukan hanya persoalan membangun gedung sekolah, tetapi juga menjawab kebutuhan sosial yang nyata.

Program ini juga dirancang dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Nota Keuangan RAPBN 2026 menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat mengintegrasikan pendidikan formal, keterampilan hidup, dan pemberdayaan ekonomi melalui kurikulum vokasional. Model asrama juga dirancang agar kebutuhan pendidikan, gizi, kesehatan, serta pembentukan karakter peserta didik dapat ditangani secara lebih terpadu.

Dengan demikian, investasi pemerintah melalui Sekolah Rakyat pada dasarnya adalah investasi terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Jika seorang anak dari keluarga miskin mendapatkan pendidikan yang baik, keterampilan, karakter, kesehatan, serta kesempatan melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja, dampaknya tidak berhenti pada anak tersebut. Dalam jangka panjang, peningkatan kualitas manusia dapat memperkuat kapasitas ekonomi keluarga dan membuka peluang terjadinya mobilitas sosial.

Besarnya antusiasme masyarakat sekaligus menunjukkan bahwa program ini harus terus diperbaiki. Pemerintah perlu memastikan kualitas guru, fasilitas, kurikulum, pengasuhan asrama, kesehatan dan gizi, serta jalur keberlanjutan pendidikan dan pekerjaan bagi para lulusan.

Kemendikdasmen mencatat bahwa hingga April 2026 Sekolah Rakyat telah menjangkau hampir 15.000 siswa di 166 lokasi pada 36 provinsi, dengan dukungan lebih dari 2.500 tenaga pendidik dan kependidikan. Pemerintah juga menyiapkan perluasan lokasi dan pembangunan sekolah permanen untuk meningkatkan daya tampung.

Artinya, tantangan ke depan bukan hanya memperbanyak jumlah sekolah, tetapi memastikan setiap sekolah yang dibangun benar-benar menghasilkan pendidikan yang bermutu.

Sekolah Rakyat memperlihatkan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui investasi jangka panjang pada manusia. Bantuan sosial dapat membantu keluarga menghadapi kebutuhan hari ini, tetapi pendidikan berkualitas memberikan bekal untuk membangun kehidupan yang lebih baik di masa depan.

Untuk itu, ajakan KSP kepada masyarakat prasejahtera untuk memanfaatkan Sekolah Rakyat patut dilihat sebagai bagian dari upaya memperluas kesempatan pendidikan bagi kelompok yang selama ini menghadapi hambatan ekonomi.

Pemerintah telah menyediakan akses, fasilitas, dan pembiayaan. Tantangan berikutnya adalah memastikan program tersebut dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang menjadi sasaran.

Sekolah Rakyat pada akhirnya tidak hanya tentang sekolah gratis, tapi merupakan bagian dari ikhtiar negara untuk memastikan bahwa kemiskinan tidak diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui keterbatasan akses pendidikan.

Ketika anak-anak dari keluarga kurang mampu memperoleh kesempatan belajar yang sama, memiliki keterampilan, karakter, dan cita-cita yang lebih besar, maka yang sedang dibangun bukan hanya masa depan seorang anak, melainkan juga masa depan Indonesia.