Sorotan: Timothy Ivan Triyono Pejabat Deputi 2 Bakom RI Sering Flexing di Medsos, Tak Sejalan Dengan Gaya Kepemimpinan Presiden Prabowo

Sorotan terhadap Deputi II Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Timothy Ivan Triyono, yang ramai di media sosial karena unggahan dan barang-barang bermerek, seharusnya tidak berhenti pada soal tas, pakaian, kendaraan, atau gaya hidup.

Masalah yang jauh lebih penting adalah soal kepantasan dan keteladanan pejabat negara.

Sejumlah pemberitaan pada 25–26 September 2026 memang menyebut gaya hidup Timothy tengah menjadi sorotan publik. Namun, sorotan media sosial tersebut tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran hukum atau bahwa seluruh barang yang ditampilkan berasal dari sumber yang tidak sah. Bahkan, pemberitaan mengenai LHKPN menyebut Timothy melaporkan total harta sekitar Rp1,78 miliar, dengan aset terbesar berupa tanah dan bangunan sekitar Rp1,5 miliar.

Karena itu, kritik yang tepat bukanlah menghakimi kekayaan seseorang, melainkan mempertanyakan standar etika seorang pejabat yang membawa nama pemerintah.

Apalagi Bakom merupakan institusi strategis dalam komunikasi pemerintahan. Regulasi pemerintah menempatkan lembaga ini dalam fungsi komunikasi dan informasi strategis pemerintah.

Di sinilah gaya kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadi relevan. Pada Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Februari 2026, Prabowo menegaskan bahwa kepemimpinan harus berorientasi pada kepentingan bangsa dan rakyat, bukan kepentingan pribadi.

Lebih tegas lagi, dalam pidato kenegaraan 14 Agustus 2026, Prabowo menyatakan bahwa birokrat yang menggunakan jabatan dan kewenangannya untuk memperkaya diri, keluarga, atau kelompok harus diberantas. Pemerintah juga menekankan birokrasi harus bekerja efisien dan memudahkan masyarakat.

Pesannya jelas, jabatan publik bukan panggung untuk mempertontonkan kemewahan, melainkan amanah untuk bekerja.

Karena itu, jika seorang pejabat memilih aktif bermedia sosial dan menampilkan gaya hidup mewah, ia harus memahami bahwa publik memiliki hak untuk bertanya. Bukan karena pejabat negara dilarang memiliki barang bermerek, tetapi karena setiap simbol kemewahan yang ditampilkan pejabat akan dibaca dalam konteks jabatan yang melekat pada dirinya.

Apalagi pada saat pemerintah sedang mendorong efisiensi, pemberantasan penyalahgunaan kewenangan, dan penguatan integritas birokrasi.

Maka, kritik terhadap flexing pejabat bukan berarti anti-kemajuan, anti-kekayaan, ataupun anti-keberhasilan. Yang dipersoalkan adalah rasa kepantasan.

Pejabat boleh sukses. Pejabat boleh memiliki harta. Pejabat boleh menikmati hasil kerja yang sah. Tetapi ketika seseorang menerima amanah sebagai pejabat publik, ada standar moral yang lebih tinggi, diantaranya rendah hati, menjaga kepatutan, transparan, dan tidak menciptakan jarak psikologis dengan rakyat.

Presiden Prabowo sendiri sedang membangun narasi pemerintahan yang menekankan kerja, pengabdian, efisiensi, dan pemberantasan penyalahgunaan kekuasaan. Maka, seluruh pejabat di bawah pemerintahan Prabowo seharusnya menerjemahkan semangat itu dalam perilaku sehari-hari, termasuk di media sosial.

Jangan sampai pemerintah sedang berbicara tentang penghematan, sementara sebagian pejabat justru terlihat berlomba mempertontonkan kemewahan.

Rakyat tidak membutuhkan pejabat yang paling mewah. Rakyat membutuhkan pejabat yang paling terasa manfaat kerjanya.

Dan bagi pemerintah, kasus seperti sorotan terhadap Timothy Ivan seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat pedoman etika bermedia sosial bagi pejabat publik, memperjelas standar kepatutan, serta memastikan setiap tudingan mengenai kekayaan atau konflik kepentingan diperiksa melalui mekanisme resmi bukan diputuskan oleh viralitas media sosial.