Tiket Pesawat Mahal Jadi Perhatian, Pemerintah Bergerak Jaga Pariwisata dan Daya Beli Masyarakat

Harga tiket pesawat bukan sekadar persoalan biaya perjalanan. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, harga penerbangan berkaitan langsung dengan konektivitas masyarakat, mobilitas ekonomi, dan keberlangsungan pariwisata di berbagai daerah.

Karena itu, ketika harga tiket menjadi perhatian publik, pemerintah tidak tinggal diam. Kementerian Pariwisata bersama kementerian terkait terus mencari strategi agar kenaikan biaya perjalanan tidak menghambat pergerakan wisatawan maupun aktivitas ekonomi masyarakat.

Salah satu langkah yang sedang disiapkan adalah mendorong skema subsidi penerbangan serta bundling antara tiket pesawat dengan akomodasi dan produk wisata. Pendekatan ini penting karena persoalan harga perjalanan tidak bisa diselesaikan oleh satu kementerian saja. Ekosistem penerbangan melibatkan pemerintah, maskapai, pelaku pariwisata, hingga masyarakat sebagai pengguna jasa.

Pemerintah juga telah memberikan dukungan melalui PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk penerbangan domestik kelas ekonomi melalui PMK Nomor 24 Tahun 2026. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya menjaga keterjangkauan tiket sekaligus mempertahankan keberlangsungan industri penerbangan.

Di sisi lain, penyesuaian fuel surcharge pada September 2026 perlu dilihat dalam konteks perubahan harga avtur global. Kementerian Perhubungan menjelaskan bahwa batas maksimal fuel surcharge kelas ekonomi dinaikkan dari 30 persen menjadi 40 persen dari Tarif Batas Atas. Kebijakan tersebut bukan kenaikan tarif dasar tiket, melainkan penyesuaian komponen biaya akibat dinamika harga bahan bakar penerbangan.

Dampaknya memang tetap dirasakan masyarakat. Pemerintah memperkirakan penyesuaian tersebut berpengaruh sekitar 8 persen terhadap rata-rata harga tiket. Karena itu, langkah mitigasi menjadi penting agar tekanan biaya transportasi tidak berujung pada melemahnya aktivitas pariwisata domestik.

Yang menarik, di tengah tantangan tersebut, sektor pariwisata Indonesia masih menunjukkan pertumbuhan. Hingga Juli 2026, kunjungan wisatawan mancanegara tercatat mencapai 8,98 juta kunjungan, tumbuh 5,23 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Artinya, pemerintah tidak hanya melihat persoalan tiket dari sisi harga, tetapi dari perspektif yang lebih luas: bagaimana konektivitas tetap terjaga, wisatawan tetap bergerak, pelaku usaha tetap mendapatkan manfaat, dan ekonomi daerah terus tumbuh.

Di sinilah strategi bundling wisata menjadi relevan. Ketika tiket, hotel, transportasi lokal, dan atraksi wisata dapat dikemas dalam satu paket, masyarakat memperoleh alternatif perjalanan yang lebih kompetitif, sementara pelaku usaha pariwisata di daerah mendapatkan peluang untuk ikut menikmati perputaran ekonomi.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia membutuhkan konektivitas yang kuat. Pariwisata di Bali, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara, Maluku, Sumatera, Kalimantan, maupun berbagai daerah lainnya tidak boleh terhambat hanya karena biaya mobilitas.

Pesan pemerintah sebenarnya sederhana: persoalan harga tiket pesawat sedang ditangani melalui koordinasi lintas sektor, kebijakan fiskal, pengaturan penerbangan, dan inovasi paket wisata.

Pemerintah tentu perlu terus memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Sebab pada akhirnya, konektivitas bukan hanya soal membawa orang dari satu kota ke kota lain. Konektivitas adalah tentang membuka akses terhadap peluang ekonomi, memperkuat pariwisata daerah, dan memastikan pertumbuhan Indonesia dapat dirasakan lebih luas.

Tiket pesawat boleh menjadi tantangan, tetapi akses masyarakat terhadap pariwisata dan pergerakan ekonomi nasional harus tetap dijaga.