UU Perampasan Asset Disahkan Dpr, Warisan Reformasi Hukum Era Prabowo Perkuat Pemberantasan Tindak Pidana Dan Pemulihan Aset Korban

20 Nov 20260Foto AndriansahAndriansah
post cover 1795141256421 cropped

Pemberantasan kejahatan tidak boleh berhenti pada penangkapan pelaku, penjatuhan hukuman, atau sekadar membuat perkara selesai di meja pengadilan. Keadilan yang sesungguhnya harus memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tidak terus dinikmati, kerugian korban mendapatkan perhatian, dan negara mampu menyelamatkan kekayaan yang seharusnya tidak pernah diperoleh melalui cara-cara melanggar hukum. Inilah pesan penting di balik pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset oleh DPR RI. Sebuah langkah yang bukan hanya memperkuat instrumen penegakan hukum, tetapi juga menjadi momentum penting reformasi hukum di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pada Kamis, 19 November 2026, DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Pengesahan ini menjadi perkembangan penting dalam perjalanan penegakan hukum Indonesia, setelah pembahasannya berlangsung panjang dan melibatkan proses legislasi yang tidak sederhana. Panitia Kerja Komisi III DPR RI tercatat membahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) serta menggelar 87 kali rapat dengar pendapat maupun rapat dengar pendapat umum sejak September 2025.

Di tengah tuntutan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi yang semakin serius, hadirnya UU Perampasan Aset menjadi jawaban atas kebutuhan negara untuk memiliki instrumen hukum yang lebih kuat dalam mengejar kekayaan hasil tindak pidana. Sebab, selama ini, persoalan kejahatan tidak hanya terletak pada siapa pelakunya, tetapi juga bagaimana keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut disembunyikan, dipindahkan, dikelola, bahkan dinikmati dalam jangka panjang.

Pengesahan ini layak menjadi bagian dari catatan reformasi hukum era Presiden Prabowo, terutama dalam membangun pendekatan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian dan pengembalian aset. Namun, capaian legislasi ini merupakan hasil proses konstitusional yang melibatkan DPR dan pemerintah, sehingga kekuatan utamanya terletak pada komitmen bersama untuk menghadirkan sistem hukum yang lebih efektif, adil, dan berpihak kepada kepentingan publik.

Negara Tidak Boleh Kalah dari Keuntungan Kejahatan

Selama bertahun-tahun, salah satu tantangan terbesar dalam pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi adalah bagaimana memastikan hasil kejahatan tidak tetap berada di tangan pelakunya. Penjara memang menjadi konsekuensi penting bagi mereka yang terbukti melanggar hukum, tetapi hukuman badan saja tidak selalu cukup untuk memutus motivasi ekonomi di balik tindak pidana.

Bayangkan seseorang melakukan korupsi, memperoleh keuntungan miliaran rupiah, kemudian menjalani hukuman penjara, tetapi kekayaan hasil kejahatannya masih tersimpan melalui rekening, aset properti, perusahaan, atau kepemilikan lainnya. Jika keuntungan tersebut tidak dapat dipulihkan, maka secara ekonomi kejahatan masih menyisakan hasil yang dapat dinikmati.

Di sinilah UU Perampasan Aset memiliki relevansi besar. Negara tidak cukup hanya membuktikan bahwa seseorang melakukan kejahatan dan menjatuhkan hukuman. Negara juga perlu memiliki mekanisme hukum yang memungkinkan aset terkait tindak pidana ditelusuri, diamankan, diproses, dan dirampas melalui prosedur yang sah.

Pesan yang ingin ditegaskan sangat sederhana: jangan sampai kejahatan menjadi jalan untuk memperkaya diri, sementara hukum hanya memberikan hukuman tanpa mampu menyentuh keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut.

Kehadiran undang-undang ini diharapkan memperkuat daya jangkau penegakan hukum, terutama menghadapi tindak pidana yang semakin kompleks, melibatkan transaksi keuangan, teknologi digital, jaringan perusahaan, serta berbagai metode penyamaran kepemilikan aset.

Reformasi Hukum Era Prabowo, Bukan Sekadar Retorika

Dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi menjadi bagian penting dari harapan publik terhadap negara yang tegas, berwibawa, dan mampu melindungi kepentingan rakyat. Karena itu, pengesahan UU Perampasan Aset dapat ditempatkan sebagai salah satu momentum penting dalam agenda penguatan tata kelola hukum nasional di era pemerintahannya.

Warisan reformasi hukum tidak selalu hadir dalam bentuk pembangunan fisik yang dapat dilihat secara langsung. Reformasi juga dapat diwujudkan melalui pembenahan sistem, penyempurnaan regulasi, penguatan kelembagaan, serta penciptaan instrumen hukum yang membuat negara lebih mampu menghadapi persoalan yang berkembang.

Undang-undang ini menjadi salah satu contoh bagaimana pembenahan sistem hukum dapat memberikan dampak jangka panjang. Ketika negara memiliki mekanisme yang lebih kuat untuk menelusuri dan menangani aset hasil kejahatan, ruang bagi pelaku untuk menyembunyikan keuntungan ilegal diharapkan semakin sempit.

Namun, apresiasi terhadap kemajuan legislasi harus tetap disertai pemahaman bahwa pengesahan undang-undang bukanlah garis akhir. Keberhasilan sebuah kebijakan hukum tidak semata-mata diukur dari seberapa cepat aturan disahkan, melainkan dari bagaimana aturan tersebut diterapkan, seberapa konsisten aparat menjalankannya, dan sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Oleh karena itu, UU Perampasan Aset dapat menjadi bagian dari warisan reformasi hukum era Prabowo apabila pelaksanaannya mampu menjunjung tinggi keadilan, tidak pandang bulu, transparan, serta memberikan hasil nyata bagi kepentingan rakyat.

Korban Jangan Hanya Menjadi Penonton Proses Hukum

Salah satu aspek paling penting dari pengesahan UU Perampasan Aset adalah perhatian terhadap pemulihan hak korban. Selama ini, masyarakat yang menjadi korban tindak pidana sering kali berada dalam posisi yang sangat sulit. Mereka kehilangan uang, harta, modal usaha, bahkan masa depan ekonomi keluarga, tetapi harus menghadapi proses hukum yang panjang dan belum tentu diikuti pemulihan kerugian secara optimal.

Dalam kasus penipuan investasi, misalnya, korban dapat kehilangan tabungan yang dikumpulkan bertahun-tahun. Dalam kasus penggelapan, pelaku bisa membawa kabur modal usaha yang menjadi sumber penghidupan banyak orang. Dalam tindak pidana keuangan lainnya, kerugian dapat melibatkan banyak korban sekaligus dengan nilai yang sangat besar.

Maka, ketika negara memiliki mekanisme yang lebih kuat untuk mengidentifikasi, mengamankan, dan memproses aset yang berkaitan dengan tindak pidana, peluang pemulihan menjadi semakin penting untuk diperjuangkan.

Keadilan tidak seharusnya hanya diukur dari berapa lama pelaku mendekam di penjara. Keadilan juga harus melihat apakah hak korban diperhatikan, apakah kerugian dapat dipulihkan, dan apakah negara hadir untuk membantu masyarakat yang menjadi pihak paling dirugikan.

Inilah yang membuat UU Perampasan Aset memiliki dimensi kemanusiaan. Di balik setiap perkara kejahatan, ada korban yang mungkin kehilangan rumah, pendidikan anak, usaha, tabungan, bahkan rasa aman. Pemulihan aset bukan sekadar urusan angka dan administrasi, melainkan bagian dari upaya mengembalikan harapan dan kehidupan korban.

Tegas kepada Pelaku, Adil kepada Masyarakat

Meski memberikan kewenangan yang lebih kuat kepada negara, UU Perampasan Aset juga harus dipahami sebagai instrumen yang memiliki batasan hukum. Perampasan aset bukan berarti negara bebas mengambil harta seseorang tanpa dasar. Prinsip proporsionalitas, akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia, serta mekanisme pemeriksaan yang sah tetap harus menjadi fondasi utama.

Perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik menjadi salah satu unsur penting. Masyarakat yang memiliki aset secara sah tidak boleh menjadi korban kesalahan penegakan hukum. Mereka harus diberikan kesempatan untuk membuktikan haknya, memperoleh kepastian hukum, dan mendapatkan perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengawasan independen, pengelolaan aset secara profesional, serta pemanfaatan teknologi dan sistem informasi juga harus benar-benar dijalankan. Sebab, aset yang berhasil disita atau dirampas pun harus dikelola secara bertanggung jawab. Jangan sampai aset yang berhasil diselamatkan justru mengalami kerusakan, kehilangan nilai, atau menimbulkan persoalan baru akibat pengelolaan yang tidak transparan.

Negara harus tegas terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga harus adil terhadap seluruh warga negara. Dua prinsip ini tidak boleh dipertentangkan. Justru keduanya merupakan fondasi bagi penegakan hukum yang dipercaya masyarakat.

Tantangan Berikutnya Implementasi yang Bersih dan Tidak Pandang Bulu

Setelah pengesahan, pekerjaan yang sesungguhnya justru dimulai. Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pengawasan, dan seluruh pemangku kepentingan harus memastikan UU Perampasan Aset dapat diterapkan secara efektif, profesional, dan konsisten.

Masyarakat tentu tidak hanya ingin mendengar bahwa undang-undang telah disahkan. Masyarakat ingin melihat bagaimana aturan tersebut bekerja. Bagaimana aset hasil kejahatan ditelusuri? Bagaimana proses perampasan dijalankan? Bagaimana hak pihak ketiga dilindungi? Bagaimana aset dikelola? Dan yang paling penting, bagaimana hasilnya memberikan manfaat bagi korban serta kepentingan publik?

Keberhasilan undang-undang ini nantinya akan sangat ditentukan oleh integritas aparat, kejelasan mekanisme pelaksanaan, transparansi pengelolaan aset, serta keberanian menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

Jangan sampai kewenangan besar tidak diimbangi pengawasan yang kuat. Jangan sampai semangat memberantas kejahatan justru membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan. Sebab, hukum yang kuat bukanlah hukum yang memberikan kewenangan tanpa batas, melainkan hukum yang mampu bertindak tegas sekaligus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya.

Presiden Prabowo, DPR RI, pemerintah, dan seluruh lembaga penegak hukum memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan semangat pengesahan UU Perampasan Aset benar-benar diwujudkan dalam pelaksanaan yang bersih, adil, dan memberikan hasil nyata.

Kekayaan Hasil Kejahatan Harus Kembali Menjadi Persoalan Hukum

Pengesahan UU Perampasan Aset menjadi salah satu momentum penting dalam perjalanan reformasi hukum Indonesia. Ini adalah langkah untuk memperkuat kemampuan negara menghadapi kejahatan yang semakin kompleks, sekaligus mempertegas bahwa keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana tidak boleh menjadi sesuatu yang dapat dinikmati tanpa konsekuensi.

Dalam konteks pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pengesahan ini dapat menjadi bagian dari warisan reformasi hukum yang penting, apabila benar-benar diterjemahkan menjadi penegakan hukum yang lebih efektif, pemulihan aset yang nyata, perlindungan korban, serta penguatan kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Rakyat tidak membutuhkan hukum yang hanya keras dalam kata-kata. Rakyat membutuhkan hukum yang bekerja, yang berani mengungkap kejahatan, menindak pelaku, menelusuri hasil kejahatan, memulihkan hak korban, dan memastikan keadilan berlaku bagi semua.

Sebab, negara yang kuat bukan hanya negara yang mampu menghukum, tetapi negara yang mampu melindungi hak rakyat, menyelamatkan kekayaan dari kejahatan, dan memastikan setiap kewenangan dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

UU Perampasan Aset bukan sekadar tentang mengambil harta hasil kejahatan. Ini tentang memastikan kejahatan tidak menjadi jalan menuju kekayaan, korban tidak ditinggalkan sendirian, dan keadilan tidak berhenti pada vonis, tetapi juga hadir dalam pemulihan.

Di sinilah pengesahan UU Perampasan Aset menjadi momentum penting reformasi hukum Indonesia. Sebuah langkah yang harus dikawal bersama agar tidak berhenti menjadi produk legislasi, tetapi benar-benar menjadi instrumen keadilan yang dirasakan oleh rakyat.

Era Prabowo harus menjadi era ketika hukum bukan hanya berani menghukum, tetapi juga berani menyelamatkan hak rakyat, mengejar hasil kejahatan, dan menghadirkan keadilan yang nyata.

 

Komentar (0)

Kami meninjau komentar untuk menjaga percakapan tetap sehat. Hindari membagikan informasi sensitif.

Masuk atau daftar untuk bergabung dalam diskusi. Kami melindungi akun Anda dengan keamanan berlapis.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberi tanggapan.