Wujud Nyata dan Makna Sekolah Rakyat Bagi Anak-Anak Keluarga Rentan dan Prasejahtera

Presiden Prabowo Subianto meresmikan 166 Sekolah Rakyat pada Januari 2026 yang tersebar di 34 provinsi dan 131 kabupaten/kota. Pada saat peresmian tersebut, Presiden menegaskan target besar pemerintah hingga tahun 2029 yaitu sebanyak 500 Sekolah Rakyat. Dengan asumsi kapasitas hingga 1.000 siswa per sekolah, target tersebut diarahkan untuk menjangkau sekitar 500.000 peserta didik. Jika target tersebut terealisasi, skalanya tentu jauh lebih besar dari sekedar pembangunan ratusan gedung sekolah. Mengapa Sekolah Rakyat menjadi Program Prioritas Presiden? Mari kita bahas!

Pendidikan seharusnya tidak pernah menjadi hak istimewa bagi mereka yang lahir dari keluarga berada. Di negeri sebesar Indonesia, seorang anak yang lahir ditengah keterbatasan ekonomi tetap berhak memandang masa depan dengan keyakinan yang sama memiliki cita-cita yang bisa dicapai untuk menjadi dokter, guru, insinyur, pilot, prajurit, pengusaha dan berbagai profesi lainnya. Hanya terkadang tidak semua anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama, terkhusus bagi mereka anak Indonesia yang memiliki banyak keterbatasan dari sisi sosial dan ekonomi. Keinginan untuk sekolah menjadi hal yang sangat diimpikan, ditengah kondisi ekonomi keluarga dan persoalan sosial lainnya.

Berangkat dari hal fundamental inilah Presiden menilai bahwa seluruh anak Indonesia harus memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan. Hadirnya Sekolah Rakyat menjadi sebuah gagasan yang patut dilihat bukan sekadar program pendidikan, melainkan sebagai bentuk keberpihakan negara kepada anak-anak yang selama ini berada dilapisan sosial-ekonomi paling rentan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan bahwa pada September Tahun 2025 masih terdapat 23,36 juta penduduk miskin atau 8,25 persen dari total penduduk Indonesia. Angka itu memang menurun dibandingkan periode sebelumnya, tetapi sekaligus mengingatkan bahwa pekerjaan menghapus kemiskinan belum selesai. Kemiskinan bukan soal pendapatan hari ini, melainkan juga persoalan kesempatan untuk memperbaiki kehidupan pada masa mendatang. Dan pendidikan merupakan salah satu pintu terpenting untuk memutus mata rantai kemiskinan tersebut.

Program prioritas Presiden ini adalah wujud nyata bahwa negara menjemput anak-anak yang membutuhkan pendidikan. Pada tahun ajaran 2026/2027, proses penerimaan dilakukan melalui penjangkauan aktif terhadap anak dari keluarga rentan dan prasejahtera. Pendamping sosial bekerja sama dengan pemerintah daerah dan BPS untuk mengidentifikasi calon peserta didik berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Artinya negara berusaha datang kepada mereka yang membutuhkan akses pendidikan.

Data terbaru per tanggal 13 Juli 2026 sebanyak 28.478 siswa baru telah ditetapkan sebagai peserta didik Sekolah Rakyat. Jika digabungkan dengan siswa angkatan sebelumnya, total peserta didik mencapai 43.346 siswa dalam 1.500 rombongan belajar. Jumlah tersebut masih dapat bertambah seiring proses verifikasi dan penetapan di daerah. Dari data siswa tersebut, sekitar 6.305 siswa berada pada jenjang SD, 11.186 siswa pada jenjang SMP, dan 11.077 siswa pada jenjang SMA sederajat. Angka tersebut bukan sekedar statistik, dibalik angka 43.346 siswa tedapat ribuan anak dengan nama, wajah, keluarga, dan cita-cita.

Konsep Sekolah Rakyat dirancang dengan pendekatan pendidikan berasrama. Hal ini penting karena persoalan pendidikan bagi keluarga miskin tidak terlalu berhenti pada biaya sekolah. Ada biaya transportasi, kebutuhan makan, perlengkapan belajar, dan ada lingkungan tempat tinggal. Bahkan ada persoalan waktu dan perhatian orang tua yang mungkin harus bekerja keras memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan demikian, pendidikan gratis saja terkadang belum cukup, yang dibutuhkan adalah ekosistem pendidikan. Karena itu Sekolah Rakyat mencoba menjawab semua kebutuhan tersebut melalui pendidikan, asrama, pembinaan, pendampingan, serta intervensi sosial terhadap keluarga. Inilah yang membuat program ini memiliki dimensi lebih luas. Bukan hanya mencetak anak yang bersekolah tetapi membuka kemungkinan lahirnya generasi yang mampu mengubah kondisi keluarganya.

Pentingnya pemerintah menyadari bahwa generasi muda Indonesia akan hidup dalam dunia yang semakin digital. Oleh karena itu, anak dari keluarga rentan dan prasejahtera tidak boleh hanya mendapatkan akses pendidikan dasar, tetapi harus juga memperoleh literasi digital, karakter, keterampilan, kesehatan, kedisiplinan, kemandiran, dan kemampuan beradaptasi.

Dahulu, mungkin seorang anak dari keluarga prasejahtera tidak berani bercita-cita terlalu tinggi. Kemudian setelah negara hadir melalui Sekolah Rakyat, anak tersebut mendapatkan seragam, buku, tempat belajar, tempat tinggal yang layak, mendapatkan makanan dan pendampingan. Dan yang paling penting, ia mendapatkan kembali sesuatu yang sering kali hilang dari keluarga rentan dan prasejahtera. Sekolah Rakyat menguatkan keyakinan bahwa masa depan masih mungkin diperjuangkan, itulah makna yang dalam dari Sekolah Rakyat.