Robert Rully Pernando

Pemerintah mulai memperketat tata kelola identitas digital melalui dua arah kebijakan besar: registrasi kartu SIM berbasis biometrik dan pengurangan praktik fotokopi KTP-el yang selama ini rawan disalahgunakan. Kebijakan ini muncul di tengah realita lapangan yang masih memperlihatkan banyaknya kartu SIM beredar dalam kondisi sudah aktif, praktik penggunaan NIK dan nomor KK orang lain, serta meningkatnya penipuan digital yang memanfaatkan data pribadi masyarakat. Melalui Peraturan Menteri Komu...

SIM card atau kartu nomor HP kini tidak lagi hanya digunakan untuk menelepon, mengirim SMS, atau membeli paket internet. Di tengah aktivitas masyarakat yang semakin banyak terhubung dengan layanan digital, nomor HP sudah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Nomor HP sekarang sering dipakai untuk membuka WhatsApp, menerima kode OTP, memulihkan email, masuk ke mobile banking, menggunakan dompet digital, berbelanja online, sampai memakai layanan paylater. Karena itu, kehilangan HP...

KAPUL, 17 April 2026 — Fenomena brain rot atau kebiasaan mengonsumsi konten digital receh secara berlebihan kembali menjadi sorotan di tengah maraknya video pendek, perpindahan adegan yang sangat cepat, dan kebiasaan scroll tanpa henti di media sosial. Istilah ini memang populer, tetapi para ahli menegaskan brain rot bukan istilah klinis yang mapan. Yang lebih nyata justru tanda-tanda seperti fokus yang mudah pecah, tidur terganggu, kelelahan mental, dan berkurangnya interaksi langsung pada a...

KAPUL - Pemerintah Indonesia kini memiliki payung hukum khusus untuk melindungi anak di ruang digital melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS. Regulasi ini ditetapkan dan diundangkan pada 27 Maret 2025 sebagai turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE, dengan cakupan pengaturan meliputi tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik, pengawasan, sanksi administratif, serta peran kementerian...

KAPUL, 17 Desember 2025 — Bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra sejak akhir November 2025 menjadi pengingat dan menegaskan bahwa peringatan dini yang cepat dan tepat masih jadi pekerjaan besar. Sistem peringatan dini belum boleh berhenti pada “informasi cuaca”, tetapi harus sampai menjadi aksi cepat di tingkat warga. Di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dampak bencana ini bukan hanya soal air yang meluap, melainkan juga soal putusnya komunikasi saat masya...