Alsintan Gratis Untuk Petani: Pemerintah Perkuat Modernisasi Pertanian dan Tutup Ruang Pungutan Liar

Penyaluran alat dan mesin pertanian (alsintan) secara cuma-cuma kepada kelompok tani menjadi bagian penting dari upaya pemerintah mempercepat modernisasi pertanian nasional. Namun, kebijakan ini tidak cukup hanya dengan menyediakan bantuan. Pemerintah juga memperkuat pengawasan dan membuka ruang pengaduan masyarakat agar tidak ada petani yang dirugikan oleh praktik pungutan liar maupun penyelewengan distribusi.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kembali menegaskan bahwa seluruh bantuan alat dan mesin pertanian dari pemerintah diberikan secara gratis kepada kelompok tani. Penegasan tersebut disampaikan pada Minggu, 8 November 2026, sekaligus menjadi peringatan kepada siapa pun yang mencoba mengambil keuntungan pribadi dari program bantuan pemerintah.

Pesan ini memiliki arti penting bagi jutaan petani Indonesia. Sebab, modernisasi pertanian tidak boleh hanya dinikmati oleh kelompok yang memiliki kemampuan modal besar. Petani kecil dan kelompok tani di daerah juga harus mendapatkan kesempatan untuk mengakses teknologi pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja.

Selama ini, keterbatasan alat produksi menjadi salah satu tantangan dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Pengolahan lahan, penanaman, pemanenan hingga pengelolaan air membutuhkan peralatan yang memadai. Traktor roda dua, traktor roda empat, pompa air, rice transplanter, hingga combine harvester merupakan contoh alsintan yang dapat membantu mempercepat pekerjaan petani.

Dengan dukungan mekanisasi, pekerjaan yang sebelumnya membutuhkan banyak tenaga dan waktu dapat dilakukan secara lebih efisien. Petani juga memiliki peluang untuk meningkatkan ketepatan waktu tanam dan panen sehingga pengelolaan usaha tani menjadi lebih produktif. Karena itu, kebijakan pemberian alsintan secara gratis memiliki relevansi langsung dengan upaya mengurangi beban investasi petani, khususnya kelompok tani yang memiliki keterbatasan modal.

Salah satu aspek penting dari kebijakan Menteri Pertanian adalah keterbukaan terhadap laporan masyarakat. Pada September 2026, Kementerian Pertanian mengungkap dugaan permintaan mahar hingga Rp150 juta kepada seorang petani di Banggai, Sulawesi Tengah, dalam pengajuan bantuan combine harvester.

Menanggapi pengakuan tersebut, Mentan Amran meminta aparat kepolisian melakukan penyelidikan dan menindak pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Kementerian Pertanian juga menyediakan kanal pengaduan langsung melalui program Lapor Pak Amran.

Langkah ini memperlihatkan bahwa pengawasan distribusi bantuan tidak hanya mengandalkan laporan birokrasi, tetapi juga membuka ruang partisipasi masyarakat. Bahkan, data yang disampaikan Kementerian Pertanian pada November 2025 mencatat adanya 31 kasus dugaan pungutan liar dan penyalahgunaan bantuan alsintan yang dilaporkan kepada kementerian. Kasus-kasus tersebut disebut telah dilimpahkan kepada aparat penegak hukum daerah untuk ditindaklanjuti.

Pengawasan juga perlu diperkuat melalui tata kelola administrasi yang transparan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian. Peraturan yang ditetapkan pada 23 Januari 2026 dan diundangkan pada 27 Februari 2026 mengatur sejumlah aspek penting, antara lain pengusulan calon penerima dan calon lokasi (CPCL), penggunaan aplikasi elektronik e-Banper, mekanisme penyaluran bantuan, pertanggungjawaban dan pengawasan, pemantauan serta evaluasi program bantuan.

Dengan sistem tersebut, proses pengajuan dan penetapan penerima bantuan memiliki mekanisme administratif yang dapat ditelusuri. Ini penting untuk mengurangi peluang penyimpangan sekaligus memastikan bantuan diberikan berdasarkan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Keterlibatan masyarakat merupakan bagian penting dalam menjaga agar program pemerintah berjalan sesuai tujuan. Kementerian Pertanian menyediakan kanal WhatsApp Lapor Pak Amran untuk menerima pengaduan dugaan pungutan maupun penyalahgunaan bantuan pertanian.

Nomor pengaduan yang tercantum pada laman resmi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah Kanal Pengaduan Lapor Pak Amran melalui nomor 0823-1110-9390 dan 0823-1110-9690. Nomor tersebut tercantum dalam FAQ resmi Kementan.

Dengan kata lain, penegasan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai bantuan alsintan gratis dan pembukaan kanal pengaduan merupakan dua aspek kebijakan yang saling melengkapi: memberikan akses teknologi kepada petani sekaligus memperkuat pengawasan terhadap potensi penyimpangan.

Modernisasi pertanian tidak boleh berhenti pada pengadaan mesin. Modernisasi harus menghadirkan sistem distribusi yang adil, transparan, dan bebas pungutan liar.

Jika alsintan benar-benar sampai kepada kelompok tani yang membutuhkan, digunakan secara optimal, dan tidak dibebani pungutan ilegal, maka program ini dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Sebab, petani bukan sekadar penerima bantuan pemerintah. Mereka merupakan pelaku utama yang menentukan keberlanjutan produksi pangan Indonesia.