Doa Panjang Bangsa Melawan Korupsi Dikabulkan Lewat Perampasan Aset

lt6afed8b675d41

Selama delapan belas tahun Indonesia menanti lahirnya Undang Undang Perampasan Aset, sementara di saat yang sama praktik korupsi terus menggerogoti sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi rakyat kebanyakan, dampak korupsi tidak pernah sekadar angka statistik di ruang sidang atau berita kriminal di layar televisi. 

Korupsi hadir dalam bentuk jalan kabupaten yang cepat rusak, puskesmas yang kekurangan obat, sekolah yang atapnya bocor, hingga terhambatnya penciptaan lapangan kerja berkualitas. Ketika kejahatan menguras anggaran publik dibiarkan berlarut tanpa pemulihan kekayaan yang sepadan, maka perlahan tapi pasti terjadi normalisasi kejahatan. Publik seolah terbiasa melihat koruptor keluar penjara dengan gaya hidup mewah, sementara uang negara yang dicuri lenyap entah ke mana.

 

Pengesahan Undang Undang Perampasan Aset menjadi titik balik yang sangat dinantikan karena regulasi ini menyentuh akar persoalan paling mendasar dari kejahatan ekonomi, yakni keuntungan finansial. Selama bertahun tahun, banyak pelaku tindak pidana korupsi memandang hukuman penjara sebagai risiko bisnis yang masih layak diambil. 

 

Mereka menyembunyikan hasil kejahatan di balik nama keluarga, rekening pihak ketiga, perusahaan cangkang, atau aset properti bernilai tinggi yang sulit disentuh apabila proses penyitaan sangat bergantung pada putusan pidana pokok. Dengan menjadikan aset hasil kejahatan sebagai subjek hukum yang dapat diproses secara tegas, negara memiliki instrumen yang jauh lebih tajam untuk merampas kembali harta kekayaan yang dicuri dan memiliki kekuatan hukum tetap dalam kewenangan menguasai aset milik pelaku korupsi.

Kepastian hukum ini sangat penting untuk memulihkan kerugian keuangan negara secara nyata dan terukur. Uang dan aset yang dirampas bukan sekadar simbol kemenangan hukum di atas kertas, melainkan sumber daya riil yang dapat dikembalikan ke kas negara untuk membiayai kepentingan rakyat luas. 

 

Dalam kerangka pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan kedaulatan ekonomi dan kemandirian bangsa, pemulihan aset negara menjadi bahan bakar strategis untuk memperkuat kapasitas fiskal tanpa membebani rakyat dengan pungutan yang tidak adil. Baru di era Prabowo Subianto seakan akan doa bangsa Indonesia selama ini untuk hidup berbangsa dan bernegara bebas dari korupsi dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. 

 

Setiap rupiah yang berhasil ditarik kembali dari tangan koruptor adalah dana yang bisa dialihkan untuk memperkuat ketahanan pangan, memperluas akses pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, dan membangun infrastruktur yang menghubungkan seluruh pelosok nusantara.

 

Agar mekanisme perampasan aset ini berjalan bersih dan tidak justru melahirkan penyimpangan baru, kehadiran dua badan baru yakni badan pengelola dan badan pengawas memegang peranan yang sangat menentukan. Selama ini, salah satu celah paling rawan dalam tata kelola barang sitaan dan rampasan adalah potensi conflict of interest atau benturan kepentingan. Ketika proses penindakan, pengelolaan, dan pengawasan tidak dipisahkan secara tegas, risiko penurunan nilai aset, penyalahgunaan kewenangan, maupun kebocoran tata kelola selalu mengintai. 

 

Dengan adanya badan pengelola yang bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel, aset yang dirampas dapat dirawat dan dioptimalkan nilainya bagi kepentingan publik. Sementara itu, badan pengawas bertindak sebagai penjaga marwah dan akuntabilitas agar setiap langkah berjalan sesuai hukum, objektif, dan bebas dari intervensi kekuasaan.

Pemisahan fungsi ini juga membawa perubahan positif bagi kerja aparat penegak hukum. Penegak hukum tidak lagi terbebani oleh urusan teknis penyimpanan dan pengelolaan aset yang kompleks sehingga dapat meningkatkan fokus pada subjek hukum dan pembuktian perkara yang telah ditetapkan. 

Penyidik dan jaksa dapat mengarahkan energi penuh untuk menelusuri jejak kejahatan, membuktikan keterkaitan aset dengan tindak pidana, serta memastikan pertanggungjawaban hukum berjalan tegas tanpa pandang bulu. Ketika pembagian peran jelas dan saling mengontrol, kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pun memiliki peluang besar untuk pulih.

 

Memutus normalisasi korupsi tidak cukup hanya dengan retorika moral atau seruan keprihatinan. Dibutuhkan keberanian struktural, ketegasan hukum, serta tata kelola institusional yang menutup seluruh ruang abu abu bagi para perampok uang rakyat. Undang Undang Perampasan Aset hadir sebagai pesan tegas bahwa kejahatan tidak boleh menguntungkan dan kekuasaan tidak boleh menjadi perisai bagi pelaku korupsi. 

 

Apabila dijalankan secara konsisten, independen, dan tanpa pandang bulu, undang undang ini akan mengembalikan kekayaan publik ke kas negara untuk membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan rakyat, sekaligus membuktikan bahwa hukum berdiri lebih tinggi daripada kekuasaan dan hasil kejahatan.

Komentar (0)

Kami meninjau komentar untuk menjaga percakapan tetap sehat. Hindari membagikan informasi sensitif.

Masuk atau daftar untuk bergabung dalam diskusi. Kami melindungi akun Anda dengan keamanan berlapis.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberi tanggapan.