
Memberantas korupsi tidak boleh berhenti pada memasukkan pelakunya ke balik jeruji besi. Ada persoalan yang jauh lebih besar: bagaimana memastikan uang dan aset hasil kejahatan tidak terus dinikmati oleh para pelaku?
Inilah salah satu tantangan besar yang harus dijawab dalam upaya membangun Indonesia yang bersih dari korupsi.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, agenda pemberantasan korupsi dan penyelamatan kekayaan negara menjadi bagian penting dari harapan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Karena itu, pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset oleh DPR RI pada Kamis (19/11/2026) patut mendapat perhatian dan apresiasi.
Setelah melalui proses pembahasan panjang, regulasi ini akhirnya disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI. Sebanyak 397 Daftar Inventarisasi Masalah telah dibahas dan 87 kali rapat dengar pendapat maupun rapat dengar pendapat umum telah dilaksanakan sejak September 2025.
Ini bukan sekadar penambahan aturan hukum. Ini merupakan penguatan instrumen negara untuk mengejar aset yang berkaitan dengan tindak pidana.
Jangan sampai koruptornya masuk penjara, tetapi uang hasil kejahatannya masih bisa dinikmati keluarga, jaringan, atau pihak lain yang terlibat.
Melalui UU Perampasan Aset, negara mendapatkan kerangka hukum yang lebih kuat untuk menelusuri, memblokir, menyita, dan merampas aset melalui mekanisme yang diatur undang-undang.
Namun, ada hal penting yang tidak boleh dilupakan. Regulasi ini juga mengatur perlindungan pihak ketiga yang beriktikad baik, pengembalian aset kepada korban, pengawasan badan independen, serta pencegahan penyalahgunaan kewenangan.
Artinya, pemberantasan korupsi harus berjalan beriringan dengan keadilan dan kepastian hukum.
Presiden Prabowo tentu membutuhkan dukungan seluruh lembaga negara untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. DPR, aparat penegak hukum, lembaga pengawasan, dan seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab masing-masing.
Sebab, tidak mungkin kita berbicara tentang kesejahteraan rakyat jika kekayaan negara terus bocor akibat korupsi dan kejahatan ekonomi.
Uang yang seharusnya bisa digunakan untuk membangun sekolah, memperbaiki fasilitas kesehatan, meningkatkan kesejahteraan petani, dan memperkuat pelayanan publik justru dinikmati oleh segelintir orang.
Karena itu, pengesahan UU Perampasan Aset menjadi momentum yang harus dikawal bersama.
Presiden Prabowo tidak cukup hanya didukung dalam pemberantasan korupsi melalui slogan. Pemerintahannya harus diperkuat dengan keberanian, aturan yang jelas, dan penegakan hukum yang tidak pandang bulu.
Jangan berhenti pada pengesahan undang-undang. Pastikan aset hasil kejahatan benar-benar dapat dipulihkan, korban mendapatkan haknya, dan tidak ada seorang pun yang kebal hukum.
Sebab, Indonesia yang kuat bukan hanya Indonesia yang mampu membangun, tetapi juga Indonesia yang berani membersihkan dirinya dari korupsi.
Komentar (0)
Kami meninjau komentar untuk menjaga percakapan tetap sehat. Hindari membagikan informasi sensitif.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberi tanggapan.
