Menakar Standar Ganda Kritik Dalam Pengesahan Undang Undang Perampasan Aset

Indonesia’s Asset Forfeiture Reckoning

Pengesahan Rancangan Undang Undang Perampasan Aset oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada 19 November 2026 mengakhiri penantian panjang selama delapan belas tahun sejak gagasan ini pertama kali dirumuskan. 

Setelah melewati jalan berliku lintas periode pemerintahan dan parlemen, Indonesia akhirnya memiliki payung hukum domestik yang mengatur secara teknis pelacakan, pemblokiran, penyitaan, hingga pengelolaan aset hasil tindak pidana. 

Namun di tengah harapan besar publik agar regulasi ini menjadi senjata pemulihan kerugian keuangan negara, sorotan tajam justru datang dari Indonesia Corruption Watch yang melabeli undang undang yang baru disahkan tersebut sebagai produk palsu.

Untuk membaca sikap kritis tersebut secara jernih, rekam jejak pernyataan lembaga riset antikorupsi itu perlu diletakkan dalam bingkai perjalanan waktu yang utuh. Sebagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang riset korupsi berdasarkan metodologi dan ketetapan internalnya, fokus pemantauan mereka selama ini memang terpusat pada penyelenggara negara, baik pejabat publik maupun birokrat. 

 

Pada tahun 2022, lembaga ini lantang mengkritik mandeknya legislasi akibat belum dikirimkannya Surat Presiden ke parlemen serta mendesak mekanisme pemiskinan koruptor dan transparansi pengelolaan barang rampasan. Ketika Surat Presiden akhirnya dikirim pada Mei 2023, arah kritik bergeser kepada pimpinan parlemen dan fraksi partai politik yang dinilai menunda pembahasan akibat kekhawatiran terjeratnya dana politik.

Pola tekanan tersebut berlanjut pada masa evaluasi akhir periode parlemen 2024 dan memasuki transisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2025. Saat itu, lembaga tersebut menagih komitmen politik pemerintahan baru untuk segera memasukkan aturan ini ke dalam program prioritas legislasi, membuka partisipasi publik dalam penyusunan daftar inventarisasi masalah, menjaga keseimbangan pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang terhadap warga sipil, serta memastikan kesiapan audit lembaga pengelola aset.

Ironisnya, ketika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersama parlemen benar benar menuntaskan janji sejarah yang tertunda selama delapan belas tahun pada 19 November 2026, narasi yang muncul justru berbalik menjadi penolakan total. 

Undang undang yang baru disahkan dituduh bukan bertujuan merampas harta koruptor hanya karena dinilai berbeda dengan praktik di luar negeri dan dianggap meninggalkan konsep perampasan kekayaan tidak wajar atau illicit enrichment, serta dituntut agar tunduk sepenuhnya pada kerangka ratifikasi Konvensi PBB Melawan Korupsi tahun 2003 melalui Undang Undang Nomor 7 Tahun 2006 khususnya Pasal 54 ayat 1 huruf c.

 

Di sinilah letak persoalan mendasar yang patut dikritisi secara objektif. Pertama, dalam tata hukum Indonesia, Undang Undang Perampasan Aset adalah legislasi nasional yang lahir dari kedaulatan pembentuk undang undang untuk menjawab kebutuhan teknis penegakan hukum di dalam negeri, bukan sekadar salinan mentah dari standar lembaga asing atau kerangka konvensi internasional yang bersifat anjuran bagi negara anggota. 

Merancang hukum nasional membutuhkan keseimbangan konstitusional agar perampasan aset berjalan efektif tanpa menabrak asas kepastian hukum dan perlindungan hak asasi warga negara yang sebelumnya juga sering diteriakkan oleh kalangan masyarakat sipil sendiri.

 

Kedua, sorotan yang semata mata diarahkan untuk mendelegitimasi produk hukum pemerintah memperlihatkan cara pandang yang timpang. Korupsi skala besar tidak pernah berdiri sendiri di ruang birokrasi, melainkan selalu melibatkan relasi kuasa dengan aktor ekonomi swasta, pemodal besar, hingga jejaring kepentingan lintas negara. 

Ketika riset dan kritik hanya sibuk memperburuk citra pemerintah serta menuntut standar ideal yang terus bergeser setiap kali satu tuntutan dipenuhi, publik berhak bertanya apakah sikap tersebut lahir dari niat murni memperkuat pemberantasan korupsi atau justru terjebak pada bias agenda yang mengaburkan pencapaian nyata negara.

Pada akhirnya, kehadiran Undang Undang Perampasan Aset merupakan tonggak sejarah penting yang membuktikan keberanian politik pemerintahan saat ini dalam memutus rantai impunitas ekonomi para perampok uang rakyat. 

Kritik terhadap pelaksanaannya tetap diperlukan agar tata kelola pelacakan dan pengelolaan aset berjalan transparan, tetapi melabeli kemenangan hukum delapan belas tahun sebagai produk palsu hanya karena tidak mengikuti selera standar luar negeri adalah bentuk rabun jauh konstitusional yang justru melemahkan semangat bangsa dalam memerangi korupsi.

Komentar (0)

Kami meninjau komentar untuk menjaga percakapan tetap sehat. Hindari membagikan informasi sensitif.

Masuk atau daftar untuk bergabung dalam diskusi. Kami melindungi akun Anda dengan keamanan berlapis.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberi tanggapan.