Negara Kaya, Rakyat Miskin, Paradoks atau Ironi?

Kadang, ironi terbesar dari kemajuan itu terjadi di tempat di mana “kemajuan” itu sendiri berdiri. Lihat saja industri nikel di Sulawesi, Morowali, Konawe, hingga Halmahera. Dari luar, kita melihatnya sebagai simbol kebangkitan ekonomi nasional: Indonesia menjadi pemain utama di rantai pasok global kendaraan listrik, bahan baku baterai melimpah, dan investasi asing mengalir miliaran dolar. Tapi dari dekat, cerita yang muncul jauh berbeda: udara yang sesak, laut yang menghitam, dan warga yang hidup di antara limbah industri yang terus menumpuk.

Data dari TuK Indonesia (2024) mencatat kadar partikel debu halus (PM₂.₅ dan PM₁₀) di beberapa desa lingkar industri nikel di Morowali — seperti Fatufia dan Bahodopi — telah melebihi ambang batas aman WHO. Warga mengalami gangguan pernapasan, air sungai tak lagi layak diminum, bahkan hasil laut menurun drastis. Mongabay Indonesia juga melaporkan bahwa dalam radius 5 km dari kawasan industri, kualitas udara dan tanah menurun signifikan sejak 2022. Ironisnya, di wilayah yang disebut “poros ekonomi baru Indonesia”, angka kemiskinan justru naik dari 12,30% menjadi 12,41% (BPS Sulawesi Tengah, 2023) [sumber].

Ini bukan sekadar soal polusi, tapi soal paradigma. Kita bicara hilirisasi nikel untuk meningkatkan nilai tambah, mengurangi ekspor bahan mentah, dan membangun ekosistem kendaraan listrik nasional. Secara teori, itu benar dan penting. Namun, seperti yang sering disebut para peneliti lingkungan, transisi energi hijau global tidak boleh dibangun di atas polusi hitam batu bara dan air mata warga lokal. Jika industri nikel menjadi tulang punggung ekonomi hijau Indonesia, maka tanggung jawab ekologis dan sosialnya juga harus sepadan, tidak bisa hanya mengejar produksi tanpa etika.

Kita semua tahu bahwa Indonesia kaya akan cadangan nikel, bahkan disebut memiliki sekitar 42 % cadangan nikel dunia [sumber].  Karena itu, sadar atau tidak, potensi besar itu bisa menjadi keberkahan, tapi bisa juga menjadi kutukan kalau kita hanya menjadi penghasil bahan baku dan tidak memperoleh nilai tambahnya. Presiden Prabowo Subianto pernah menegaskan bahwa “cita-cita hilirisasi sumber daya alam telah menjadi bagian dari visi besar bangsa Indonesia sejak era Bung Karno”, yakni bahwa kita harus memanfaatkan karunia alam secara bijak dan berkelanjutan. 

Artinya: jangan sampai tanah dan nikel Indonesia “dikeruk”, diambil, diolah sebentar, lalu hasil akhirnya dibawa keluar negeri dan yang merasakan manfaatnya hanya pihak asing atau investor besar, sementara masyarakat lokal tetap jadi penonton. Kalau kita hanya mengekspor bijih nikel kasar, investor asing mendapat untung besar, kapasitas industri dalam negeri lemah, dan rakyat sekitar tambang tak banyak merasakan dampaknya, maka kita gagal mengambil kesempatan besar.

Karena itulah agenda hilirisasi nikel itu sangat penting: meningkatkan nilai tambah komoditas, membangun ekosistem kendaraan listrik, dan memastikan bahwa hasil bumi itu benar-benar menjadi kemakmuran bangsa, bukan hanya modal bagi orang lain. Data menyebut bahwa proyek hilirisasi nikel di era pemerintahan sekarang didominasi investasi triliunan rupiah [sumber]. 

Tapi ini bukan hanya soal angka investasi. Ini soal keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Karena jika kita mengejar laju produksi besar-besaran, tapi warga di lingkar industri menghadapi polusi, kerusakan lingkungan, atau kehilangan mata pencaharian — maka keberhasilan fiskal bisa jadi “gagal moral”. Maka saya setuju bahwa kita harus memandang hilirisasi tidak hanya sebagai “bagaimana kita menghasilkan banyak output industri” tetapi sebagai “bagaimana kita memastikan rakyat di wilayah tambang dan pengolahan itu juga mendapat hasil”.

Singkatnya: kita mendukung hilirisasi nikel, tapi dengan catatan: hasil bumi Indonesia harus dinikmati Indonesia, industrinya harus tumbuh di dalam negeri, dan masyarakat lokal tidak boleh dibayar dengan harga lingkungan atau kesehatan mereka sendiri. Dengan begitu, kita tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tapi menjadi poros industri global, dengan kedaulatan ekonomi dan keadilan untuk seluruh rakyat.

-Akmaller-