Stabilitas ekonomi bukan hanya soal angka pertumbuhan atau pergerakan nilai tukar rupiah. Lebih dari itu, stabilitas ekonomi menyangkut kepercayaan masyarakat, keamanan investasi, daya beli rakyat, dan kepastian bahwa perekonomian nasional dikelola dengan baik. Inilah salah satu persoalan penting yang menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto dalam rapat bersama jajaran ekonomi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 19 Oktober 2026.
Dalam pertemuan tersebut, perkembangan sektor keuangan, reformasi pasar modal, stabilitas rupiah, hingga pengendalian inflasi pangan menjadi pembahasan penting. Presiden Prabowo tidak hanya menghadapi tantangan ekonomi global, tetapi juga perlu memastikan bahwa dampaknya terhadap masyarakat Indonesia dapat dikendalikan melalui koordinasi kebijakan yang tepat.
Pasar Modal Harus Transparan, Pelanggaran Wajib Ditindak
Salah satu hal yang patut mendapat perhatian adalah komitmen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melanjutkan reformasi pasar modal, terutama dalam meningkatkan transparansi, likuiditas, dan penegakan hukum.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa pihaknya telah melaporkan perkembangan pasar modal kepada Presiden Prabowo. OJK juga menegaskan pentingnya tindakan tegas terhadap berbagai pelanggaran, termasuk praktik perdagangan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Pesannya jelas, pasar modal tidak boleh hanya menjadi tempat mencari keuntungan bagi segelintir pihak. Pasar modal harus dikelola secara sehat, terbuka, dan adil agar masyarakat memiliki kepercayaan untuk berinvestasi.
Ketika pelanggaran dibiarkan, kepercayaan investor bisa runtuh. Sebaliknya, penegakan aturan yang konsisten dapat memberikan efek jera sekaligus memperkuat integritas pasar keuangan Indonesia.
Besarnya jumlah investor ritel domestik yang telah mencapai sekitar 32,7 juta Single Investor Identification (SID) menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang menaruh harapan pada pasar modal. Kepercayaan sebesar ini harus dijaga melalui pengawasan yang kuat dan perlindungan terhadap investor.
Rupiah Stabil, Harga Pangan Tetap Harus Dijaga
Selain pasar modal, stabilitas rupiah dan inflasi juga menjadi perhatian dalam rapat tersebut. Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, menjelaskan bahwa inflasi inti pada September 2026 berada di angka 2,8 persen. Namun, inflasi pangan bergejolak atau volatile food mencapai 5 persen sehingga masih membutuhkan perhatian serius.
Angka ini penting karena harga pangan berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Ketika harga beras, cabai, bawang, dan kebutuhan pokok lainnya meningkat, keluarga berpenghasilan rendah biasanya menjadi kelompok yang paling merasakan dampaknya.
Karena itu, koordinasi antara Bank Indonesia dan Kementerian Pertanian menjadi bagian penting dalam upaya mengendalikan inflasi pangan. Pengendalian harga tidak cukup hanya dilakukan melalui kebijakan moneter, tetapi juga membutuhkan pasokan yang memadai, distribusi yang lancar, dan penanganan terhadap gangguan produksi.
Presiden Prabowo memiliki kepentingan besar untuk memastikan agar dinamika ekonomi global tidak semakin membebani masyarakat di dalam negeri. Stabilitas ekonomi harus terasa dalam kehidupan nyata, termasuk melalui harga kebutuhan pokok yang lebih terkendali.
Bank Indonesia Siaga Menghadapi Tekanan Global
Di tengah ketidakpastian pasar keuangan internasional, Bank Indonesia juga menyatakan akan terus menjaga stabilitas rupiah melalui berbagai instrumen yang tersedia. Upaya tersebut mencakup intervensi di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), Non-Deliverable Forward (NDF), serta insentif biaya lindung nilai atau hedging.
Destry menyampaikan bahwa insentif hedging yang diberikan sejak akhir Juni telah mendatangkan arus dana masuk melalui instrumen terkait, dengan nilai yang disebut mencapai sekitar 8 miliar hingga 9 miliar dolar AS.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa menjaga rupiah membutuhkan kesiapsiagaan dan kebijakan yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi global. Tekanan terhadap mata uang negara berkembang tidak bisa dihilangkan begitu saja, tetapi dampaknya dapat dikelola melalui koordinasi dan respons yang terukur.
Di sinilah pentingnya sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, OJK, dan kementerian terkait. Kebijakan ekonomi tidak dapat berjalan sendiri-sendiri karena stabilitas keuangan, investasi, inflasi, dan daya beli masyarakat saling berkaitan.
Kepercayaan Harus Dijaga dengan Hasil Nyata
Rapat Presiden Prabowo bersama jajaran ekonomi memperlihatkan bahwa pengelolaan ekonomi membutuhkan perhatian pada dua sisi sekaligus. Di satu sisi, Indonesia perlu menjaga stabilitas keuangan dan meningkatkan kepercayaan investor. Di sisi lain, pemerintah juga harus memastikan bahwa masyarakat tidak semakin terbebani oleh kenaikan harga kebutuhan pokok.
Reformasi pasar modal yang transparan, penegakan hukum yang tegas, rupiah yang terjaga, dan inflasi pangan yang terkendali merupakan bagian dari upaya membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat.
Tentu saja, keberhasilan kebijakan tersebut tidak cukup diukur dari pernyataan atau rapat koordinasi. Hasilnya perlu terlihat melalui penegakan aturan yang konsisten, perlindungan investor yang lebih baik, serta harga kebutuhan pokok yang semakin terjangkau.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, koordinasi lintas lembaga ini menjadi penting agar tantangan ekonomi global dapat dihadapi dengan persiapan yang matang. Sebab, pada akhirnya, ekonomi yang kuat bukan hanya tentang pasar keuangan yang bergerak positif, melainkan juga tentang kepercayaan masyarakat dan kemampuan rakyat memenuhi kebutuhan hidupnya.
Komentar (0)
Kami meninjau komentar untuk menjaga percakapan tetap sehat. Hindari membagikan informasi sensitif.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberi tanggapan.