Presiden Prabowo Sang Revolusioner: Terobosan Masif Dilakukan, UU Perampasan Aset Disahkan

Indonesia sedang memasuki fase penting dalam perjalanan pembenahan tata kelola pemerintahan. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, agenda pemberantasan korupsi, penertiban berbagai praktik mafia, penyelamatan kekayaan negara, dan pembenahan sistem birokrasi menjadi bagian dari upaya besar membangun pemerintahan yang lebih bersih, tegas, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Perubahan yang sedang berlangsung tidak semestinya hanya dilihat sebagai rangkaian penindakan terhadap pelaku pelanggaran hukum. Lebih dari itu, langkah tersebut mencerminkan kebutuhan untuk memperbaiki sistem yang selama bertahun-tahun membuka celah kebocoran keuangan negara, penyalahgunaan kewenangan, penguasaan sumber daya alam secara tidak bertanggung jawab, serta praktik korupsi yang merugikan masyarakat.
Presiden Prabowo memperlihatkan bahwa pembangunan nasional tidak cukup hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Negara juga harus berani membersihkan persoalan di dalam sistem pemerintahannya sendiri. Sebab, sebesar apa pun potensi kekayaan Indonesia, manfaatnya tidak akan maksimal apabila masih terus dikorupsi, diselewengkan, atau dikuasai oleh kelompok-kelompok yang hanya mengejar keuntungan pribadi.
Membongkar Kebocoran Negara
Salah satu langkah penting pemerintahan Presiden Prabowo adalah keberanian membuka persoalan kebocoran ekonomi nasional yang selama ini menjadi beban besar bagi negara. Praktik manipulasi perdagangan (under-invoicing), penyelundupan, manipulasi transaksi, penyalahgunaan kewenangan, hingga pengelolaan sumber daya alam yang tidak sesuai aturan menjadi perhatian serius pemerintah.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 20 Juli 2026, Presiden Prabowo secara terbuka menyoroti besarnya kekayaan nasional yang diduga mengalir keluar melalui berbagai praktik ilegal dan manipulatif. Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan kebocoran tersebut terus berlangsung karena dampaknya langsung mengurangi kemampuan negara dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Sikap ini memperlihatkan perubahan pendekatan pemerintahan. Negara tidak cukup hanya mengumpulkan penerimaan, tetapi harus memastikan tidak ada kekayaan nasional yang hilang akibat permainan kelompok tertentu.
Menertibkan Mafia Tambang dan Penguasaan Kawasan Hutan
Langkah revolusioner juga terlihat melalui pembentukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Pemerintah mulai melakukan penertiban terhadap penguasaan kawasan hutan yang melanggar aturan, termasuk aktivitas pertambangan ilegal dan perkebunan yang tidak sesuai ketentuan.
Pada 20 Januari 2026, Presiden Prabowo mengambil keputusan mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan. Keputusan tersebut mencakup 22 perusahaan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan dan enam perusahaan di sektor pertambangan, perkebunan, serta kehutanan.
Kemudian, pada 6 Oktober 2026, Satgas PKH melaporkan capaian yang sangat signifikan. Pemerintah berhasil menguasai kembali lebih dari 6,2 juta hektar kawasan hutan sektor perkebunan sawit dan 14.633,79 hektar kawasan hutan sektor pertambangan. Nilai kekayaan negara yang berhasil diselamatkan dari penguasaan kembali kawasan hutan tersebut diperkirakan hampir Rp400 triliun.
Pada kesempatan yang sama, Satgas PKH juga melaporkan penghimpunan penerimaan negara sebesar Rp13,24 triliun dari berbagai penindakan dan kewajiban administratif.
Angka-angka tersebut bukan sekedar statistik. Ini merupakan gambaran bahwa negara mulai mengambil kembali kendali atas kekayaan alam yang seharusnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Perang Melawan Narkoba dan Judi Online
Perubahan tata kelola pemerintahan juga harus menyentuh pemberantasan kejahatan yang merusak kehidupan sosial masyarakat. Narkoba dan judi online bukan sekadar persoalan kriminalitas biasa, melainkan ancaman terhadap masa depan generasi muda, ketahanan keluarga, dan stabilitas ekonomi masyarakat.
Presiden Prabowo telah berulang kali menegaskan bahwa tidak boleh ada ruang bagi mafia dan jaringan kejahatan yang merusak bangsa. Dalam agenda pemusnahan barang bukti narkoba di Mabes Polri pada 29 Oktober 2025, Presiden menekankan pentingnya menutup kebocoran kekayaan negara sekaligus memberantas mafia dalam sistem pemerintahan.
Data Pusiknas Bareskrim Polri pada Agustus 2026 bahkan mencatat 4.745 perkara narkoba dalam satu bulan. Angka tersebut memperlihatkan bahwa perang melawan narkoba masih membutuhkan penegakan hukum yang konsisten dan menyeluruh.
Demikian pula pemberantasan judi online yang membutuhkan koordinasi lintas lembaga, penelusuran aliran dana, pemutusan jaringan, dan penindakan terhadap pihak-pihak yang melindungi aktivitas ilegal tersebut.
Pesan pentingnya adalah tidak boleh ada kelompok yang merasa kebal hukum hanya karena memiliki uang, jaringan, atau kekuasaan.
Membongkar Korupsi Besar dan Mengakhiri Impunitas
Pemberantasan korupsi merupakan ujian terbesar bagi keseriusan sebuah pemerintahan dalam melakukan reformasi. Korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat atas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lapangan pekerjaan, dan pelayanan publik yang berkualitas.
Presiden Prabowo secara konsisten menyampaikan bahwa tidak ada negara yang dapat mencapai kemajuan apabila pemerintahannya tidak mampu membersihkan diri dari korupsi.
Karena itu, pengungkapan kasus-kasus korupsi besar, penelusuran aset hasil kejahatan, serta penindakan terhadap jaringan yang terlibat harus menjadi bagian dari perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan.
Pemerintah perlu memastikan bahwa pemberantasan korupsi tidak berhenti pada penangkapan pelaku atau penghukuman individu. Uang negara yang dicuri harus ditelusuri, aset hasil kejahatan harus dipulihkan, dan sistem yang memungkinkan praktik korupsi harus diperbaiki.
Inilah yang membedakan pemberantasan korupsi yang bersifat seremonial dengan pemberantasan korupsi yang benar-benar menghasilkan perubahan.
UU Perampasan Aset: Tonggak Sejarah Pemberantasan Korupsi
Momentum paling penting dalam rangkaian pembenahan tersebut adalah disahkannya Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya melalui Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis, 19 November 2026.
Pengesahan ini menjadi tonggak sejarah karena pembahasan regulasi tersebut telah bergulir selama 18 tahun. Setelah melalui pembahasan bersama pemerintah dan DPR, sebanyak 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) telah diselesaikan sebelum pengambilan keputusan tingkat II di rapat paripurna.
Kehadiran UU Perampasan Aset membawa harapan baru dalam upaya memutus mata rantai kejahatan yang berorientasi pada keuntungan ekonomi. Penegakan hukum tidak hanya diarahkan untuk menghukum pelaku, tetapi juga memastikan hasil kejahatan tidak tetap dinikmati oleh para pelakunya.
Regulasi ini juga mengatur mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana dalam kondisi yang ditentukan undang-undang, dengan tetap memperhatikan perlindungan hak pihak ketiga yang beritikad baik dan pengawasan hukum.
Tentu, implementasinya harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak boleh menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan. Namun, secara substansial, pengesahan ini merupakan kemajuan besar dalam memperkuat instrumen negara untuk mengejar dan memulihkan kekayaan hasil kejahatan.
Revolusi Tata Kelola untuk Masa Depan Indonesia
Melihat berbagai langkah tersebut, perubahan yang sedang dilakukan Presiden Prabowo tidak seharusnya hanya dipahami sebagai agenda penegakan hukum. Ini merupakan bagian dari upaya membangun ulang tata kelola negara agar lebih disiplin, berintegritas, transparan, dan bertanggung jawab.
Revolusi pemerintahan bukan berarti sekadar mengganti pejabat atau membuat kebijakan baru. Revolusi yang sesungguhnya adalah mengubah cara negara bekerja: menutup celah kebocoran, memutus jaringan mafia, memperkuat pengawasan, menindak penyalahgunaan kewenangan, dan memastikan setiap rupiah kekayaan negara kembali memberikan manfaat kepada rakyat.
Presiden Prabowo sedang menghadapi pekerjaan besar yang tidak mudah. Berbagai praktik ilegal dan penyalahgunaan kekuasaan tentu memiliki jaringan, kepentingan, serta tantangan yang tidak sederhana untuk dibongkar. Karena itu, konsistensi pemerintah, keberanian aparat penegak hukum, dan pengawasan masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan agenda tersebut.
Kini, Presiden Prabowo sedang memastikan apakah kebocoran negara semakin tertutup, korupsi semakin sulit dilakukan, mafia kehilangan ruang gerak, dan kesejahteraan rakyat semakin meningkat.
Indonesia membutuhkan pemerintahan yang tidak hanya mampu membangun, tetapi juga berani membersihkan. Tidak hanya mampu merencanakan kemajuan, tetapi juga berani membongkar berbagai hambatan yang selama ini menghalangi kemajuan bangsa.
Presiden Prabowo layak mendapatkan dukungan sekaligus pengawalan publik agar agenda besar ini berjalan konsisten hingga tuntas. Sebab, memberantas korupsi bukan pekerjaan satu kementerian, satu lembaga, atau satu periode pemerintahan. Ini merupakan perjuangan panjang untuk menyelamatkan masa depan Indonesia.
Dengan kata lain, Presiden Prabowo seorang revolusioner. Bukan hanya membangun Indonesia dengan berbagai program pembangunan, tetapi juga membenahi fondasi negara, menyelamatkan kekayaan bangsa, dan memperjuangkan pemerintahan yang bersih demi Indonesia yang lebih kuat, berdaulat, dan sejahtera.
Komentar (0)
Kami meninjau komentar untuk menjaga percakapan tetap sehat. Hindari membagikan informasi sensitif.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberi tanggapan.
