Presiden Prabowo Perkuat Perang Melawan Karhutla, Teknologi Satelit hingga Penindakan Korporasi Dikerahkan

Kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar persoalan api yang membakar pepohonan. Dampaknya bisa meluas ke kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, transportasi, hingga kehidupan warga yang harus menghirup udara tercemar. Karena itu, penanganan karhutla membutuhkan lebih dari sekadar pemadaman. Pemantauan harus akurat, petugas harus bergerak cepat, dan siapa pun yang terbukti melanggar hukum harus bertanggung jawab.

Arah tersebut terlihat dalam laporan Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi dan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna Dua Tahun Pertama Pemerintahan Kerja Nyata untuk Negeri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2026.

Presiden Prabowo menghadapi persoalan karhutla melalui pendekatan yang menggabungkan teknologi, penanganan di lapangan, dan penegakan hukum. Ketiganya penting karena kebakaran tidak cukup ditangani setelah api membesar. Titik panas harus dipantau, wilayah rawan harus mendapat perhatian, dan dugaan pembakaran perlu ditelusuri hingga pihak yang bertanggung jawab.

Pemantauan Lebih Akurat, Penanganan Bisa Lebih Terarah

BNPB memperbaiki metode penghitungan luas area terbakar dengan memanfaatkan citra satelit untuk memantau titik panas atau hotspot. Pemanfaatan teknologi ini penting agar pemerintah memiliki gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi di lapangan dan dapat menentukan wilayah yang membutuhkan penanganan lebih cepat.

Lima provinsi menjadi fokus penanganan, yakni Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, dan Kalimantan Barat. BNPB juga melaporkan penyemaian dry ice untuk membantu memicu hujan di wilayah yang membutuhkan penanganan karhutla.

Di Sumatra Selatan, BNPB melaporkan penyemaian 800 kilogram dry ice dalam satu sorti. Setelah itu, kadar partikulat PM2,5 dilaporkan menurun dan jarak pandang di Palembang meningkat dari sekitar 700 meter menjadi 7.000 meter.

Perkembangan tersebut memberi gambaran bahwa penanganan karhutla perlu dilakukan dengan berbagai cara. Namun, pemantauan dan hasil intervensi tetap harus dievaluasi secara berkelanjutan agar dampaknya terhadap kualitas udara dan keselamatan warga dapat dipastikan.

Penegakan Hukum Harus Menyentuh Pelaku, Bukan Berhenti pada Pemadaman

Persoalan karhutla juga menyangkut tanggung jawab hukum. Berdasarkan laporan Kapolri, penanganan kasus perorangan telah menjangkau 13 Polda, dengan 286 laporan polisi, area terbakar 5.856 hektare, dan 243 orang ditetapkan sebagai tersangka.

Untuk dugaan keterlibatan korporasi, laporan per 20 Oktober 2026 mencatat 100 laporan polisi dengan area terbakar mencapai 29.534,99 hektare. Sebanyak 13 korporasi dilaporkan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam penanganan perkara tersebut.

Polri juga melaporkan adanya rekomendasi pencabutan izin terhadap sejumlah laporan yang telah naik ke tahap penyidikan. Proses ini perlu berjalan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum, agar penindakan benar-benar menyasar pihak yang bertanggung jawab dan tidak berhenti pada pengumuman semata.

Angka-angka tersebut menunjukkan besarnya pekerjaan yang harus diselesaikan. Penetapan tersangka bukan akhir dari proses, melainkan bagian dari tahapan hukum yang harus ditindaklanjuti secara transparan, profesional, dan akuntabel.

Udara Bersih dan Hutan yang Terjaga adalah Kepentingan Rakyat

Bagi masyarakat, keberhasilan penanganan karhutla bukan hanya diukur dari jumlah laporan atau tersangka. Ukuran yang paling terasa adalah berkurangnya asap, membaiknya kualitas udara, terlindunginya kesehatan anak-anak dan kelompok rentan, serta terjaganya mata pencaharian warga.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, penguatan pemantauan berbasis satelit dan penegakan hukum menjadi bagian penting dalam menghadapi persoalan ini. Tantangannya adalah memastikan koordinasi pusat dan daerah terus berjalan, pencegahan diperkuat sebelum kebakaran meluas, dan hasil penindakan benar-benar memberi efek jera.

Karhutla tidak boleh dianggap sebagai persoalan musiman yang berulang setiap tahun. Negara perlu hadir melalui kerja yang terukur, sementara masyarakat, pemerintah daerah, aparat, dan pelaku usaha harus ikut menjaga lingkungan.

Pesan pentingnya jelas: hutan harus dilindungi, masyarakat harus terbebas dari ancaman asap, dan setiap dugaan pelanggaran wajib diproses secara adil sesuai hukum. Itulah ukuran nyata dari upaya melindungi lingkungan sekaligus kepentingan rakyat.