Stok Beras 4,56 Juta Ton, Ketahanan Pangan Indonesia Diuji dari Sawah hingga Meja Makan

Ketahanan pangan tidak cukup diukur dari seberapa banyak beras tersimpan di gudang. Ukuran yang tidak kalah penting adalah apakah petani mendapatkan penghasilan yang layak, harga pangan terjangkau, dan masyarakat bisa memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Karena itu, capaian stok beras nasional yang dilaporkan pemerintah pada Oktober 2026 menjadi perkembangan penting dalam perjalanan Indonesia memperkuat kemandirian pangan.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna dua tahun pemerintahan di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2026, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan bahwa stok beras nasional mencapai 4,56 juta ton. Angka tersebut disebut sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah. Laporan ini disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari evaluasi perkembangan sektor pertanian dan ketahanan pangan nasional.

Capaian tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah. Namun, pekerjaan berikutnya adalah memastikan ketersediaan beras benar-benar terjaga dari waktu ke waktu dan dapat diakses masyarakat dengan harga yang wajar.

Stok Melimpah Harus Memberikan Rasa Aman bagi Masyarakat

Menurut Amran, kebutuhan beras nasional mencapai sekitar 2,5 juta ton per bulan. Ia juga melaporkan potensi produksi padi yang masih berada di lahan sekitar 10 juta ton, serta persediaan beras di sektor hotel, rumah tangga, dan lainnya sekitar 10 juta ton.

Angka-angka tersebut menggambarkan besarnya potensi pasokan yang dimiliki Indonesia. Meski demikian, potensi produksi padi di lahan tidak sama dengan beras yang sudah siap dikonsumsi. Panen, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi tetap menentukan seberapa cepat hasil pertanian dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Bagi keluarga, ketahanan pangan baru benar-benar terasa ketika beras tersedia di pasar, harga tidak memberatkan, dan pasokan tidak terganggu. Pemerintah karena itu perlu menjaga keseimbangan antara cadangan nasional, distribusi antardaerah, dan daya beli masyarakat.

Di sinilah agenda swasembada pangan yang didorong Presiden Prabowo perlu terus diterjemahkan menjadi hasil yang dapat dirasakan rumah tangga, termasuk mereka yang berpenghasilan rendah.

Petani Harus Mendapatkan Manfaat dari Penguatan Pangan

Ketersediaan beras tidak mungkin dipisahkan dari kesejahteraan petani. Pemerintah melaporkan penurunan harga pupuk sebesar 20 persen dan kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah. Menurut Amran, Nilai Tukar Petani (NTP) telah mencapai angka 131.

Kebijakan pupuk dan harga gabah penting karena biaya produksi menjadi salah satu penentu penghasilan petani. Ketika biaya input lebih terkendali dan hasil panen memperoleh harga pembelian yang memadai, petani berpeluang mempertahankan usahanya serta memiliki kemampuan lebih baik untuk menyiapkan musim tanam berikutnya.

Meski demikian, angka NTP perlu dibaca secara tepat. NTP merupakan indikator perbandingan indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani. Angka tersebut membantu menggambarkan perubahan daya tukar petani, tetapi tidak otomatis berarti semua petani memiliki pendapatan tinggi atau menghadapi kondisi yang sama.

Karena itu, evaluasi kebijakan pertanian perlu melihat kondisi petani kecil, akses pupuk, biaya produksi, ketersediaan irigasi, dan kepastian pembelian hasil panen. Ketahanan pangan yang kuat membutuhkan petani yang juga mampu hidup layak.

Pertumbuhan Pertanian Perlu Diterjemahkan Menjadi Peluang Ekonomi

Dalam laporannya, pemerintah menyebut pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) pertanian sebesar 5,74 persen. Nilai ekspor pertanian dilaporkan meningkat Rp166 triliun, sementara impor turun Rp41 triliun.

Perkembangan tersebut menjadi indikator yang perlu diperhatikan dalam menilai kinerja sektor pertanian. Namun, pertumbuhan ekonomi sektor pertanian akan lebih bermakna apabila disertai peningkatan produktivitas, penyerapan tenaga kerja, pengolahan hasil panen, serta kesempatan usaha bagi masyarakat di pedesaan.

Indonesia juga perlu memastikan bahwa peningkatan produksi tidak berhenti pada komoditas mentah. Pengolahan hasil pertanian dapat membuka peluang usaha baru, meningkatkan nilai jual produk, dan memperluas pasar bagi petani maupun pelaku usaha kecil.

Pemerintah merencanakan pengembangan lahan mineral seluas 2 juta hektare untuk mendukung produksi pangan, dengan tahap awal 500 ribu hektare melalui kerja sama Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, dan TNI. Rencana ini perlu disertai kajian kesesuaian lahan, ketersediaan air, dampak lingkungan, serta kebutuhan infrastruktur agar pengembangan lahan dapat berjalan berkelanjutan.

Harga Pangan Harus Diawasi, Bukan Hanya Pasokannya

Di tengah laporan mengenai stok beras, pemerintah juga menghadapi persoalan tata niaga pangan. Amran menyampaikan adanya anomali harga ayam dan telur, ketika harga di tingkat peternak turun, tetapi harga di tingkat konsumen justru melampaui harga eceran tertinggi.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pasokan yang tersedia belum tentu menjamin harga yang adil bagi semua pihak. Peternak dapat mengalami kerugian ketika harga jual terlalu rendah, sementara konsumen tetap harus membayar mahal.

Pemerintah menyatakan telah berkoordinasi dengan Polri untuk menindak dugaan praktik yang merugikan masyarakat. Penanganan ini perlu dilakukan berdasarkan pemeriksaan dan bukti, disertai evaluasi jalur distribusi agar penyebab perbedaan harga dapat diketahui dengan jelas.

Pemerintah juga menyoroti dugaan penyimpangan harga beras premium fortifikasi yang dilaporkan mencapai Rp56.000 per kilogram, jauh di atas harga pembanding Rp13.000 per kilogram. Temuan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan terhadap produk, jenis beras, dan dasar penetapan harganya sebelum kesimpulan hukum diambil.

Swasembada Pangan Harus Berujung pada Kesejahteraan

Laporan stok beras, kebijakan pupuk, kenaikan HPP gabah, dan pertumbuhan sektor pertanian menunjukkan sejumlah upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan. Agenda yang didorong Presiden Prabowo juga mencakup rencana memperluas kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan penduduk pada masa mendatang.

Namun, ketahanan pangan merupakan pekerjaan yang berkelanjutan. Produksi perlu dijaga ketika cuaca berubah, distribusi harus menjangkau wilayah yang sulit, dan harga mesti tetap terjangkau tanpa mengorbankan penghasilan petani.

Ukuran keberhasilannya bukan hanya berapa juta ton beras tersimpan, tetapi juga seberapa kuat petani bertahan, seberapa stabil harga di pasar, dan seberapa mudah keluarga memenuhi kebutuhan pangan.

Stok yang kuat merupakan fondasi penting. Tantangan selanjutnya adalah memastikan fondasi itu menjadi jaminan pasokan, penghasilan petani yang lebih baik, dan pangan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat.