Presiden Prabowo Tak Beri Ruang bagi Perusak Hutan, 104 Perusahaan Masuk Penyidikan Karhutla

16 Nov 20261Foto MonskyMonsky
17 konsesi dicabut, 71.000 personel dikerahkan, dan pemerintah kini menyiapkan perubahan besar: bukan sekadar memadamkan api, tetapi mencegahnya sejak awal.
17 konsesi dicabut, 71.000 personel dikerahkan, dan pemerintah kini menyiapkan perubahan besar: bukan sekadar memadamkan api, tetapi mencegahnya sejak awal.

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan sekadar persoalan lingkungan. Dampaknya dapat meluas hingga melintasi batas negara, mengganggu kehidupan masyarakat, dan menimbulkan kerugian bagi banyak pihak. Karena itu, penanganannya tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman, tetapi juga harus menyentuh akar persoalan melalui penegakan hukum dan pencegahan.

Pesan tegas tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Minggu (15/11/2026). Di hadapan para pemimpin negara ASEAN, Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi kepada korporasi yang terbukti terlibat dalam kebakaran hutan.

Komitmen itu ditunjukkan melalui langkah penegakan hukum. Presiden mengungkapkan bahwa 17 konsesi perusahaan telah dicabut, 26 perusahaan sedang diselidiki, 11 perusahaan telah didakwa, dan 23 perusahaan lainnya masuk dalam daftar yang akan didakwa. Secara keseluruhan, sebanyak 104 perusahaan sedang dalam penyelidikan kepolisian.

Angka tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak hanya diarahkan pada api yang terlihat, tetapi juga pada dugaan pelanggaran yang menjadi bagian dari persoalan. Pesannya jelas: pengelolaan hutan tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan hukum dan keselamatan masyarakat.

Di balik upaya tersebut, terdapat pengorbanan besar para petugas. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia telah mengerahkan 71.000 personel untuk menangani kebakaran hutan. Sebanyak 16 petugas meninggal dunia, sejumlah lainnya mengalami luka-luka, bahkan dua helikopter hilang dalam operasi pemadaman.

Pengorbanan ini menjadi pengingat bahwa penanganan karhutla bukan pekerjaan ringan. Ada personil yang mempertaruhkan keselamatan demi melindungi masyarakat, lingkungan, dan kawasan dari dampak kebakaran.

Hal penting lainnya adalah perubahan pendekatan yang sedang disiapkan pemerintah. Presiden Prabowo menekankan bahwa penanganan karhutla harus bergeser dari sekadar pemadaman dan mitigasi menuju pencegahan yang lebih sistematis. Pemerintah juga tengah mempersiapkan pembentukan lembaga baru serta program untuk memperkuat upaya tersebut.

Presiden bahkan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Malaysia dan Singapura atas dampak kabut asap lintas batas. Sikap ini memperlihatkan bahwa Indonesia memahami persoalan karhutla bukan hanya sebagai urusan domestik, melainkan juga persoalan bersama yang membutuhkan kerja sama regional.

Pada akhirnya, keberhasilan mengatasi karhutla tidak cukup diukur dari seberapa banyak api berhasil dipadamkan. Ukuran yang lebih penting adalah seberapa kuat sistem pencegahan dibangun, seberapa konsisten hukum ditegakkan, dan seberapa besar keselamatan masyarakat dilindungi. Itulah arah penanganan yang ditegaskan Presiden Prabowo di forum ASEAN.

Komentar (0)

Kami meninjau komentar untuk menjaga percakapan tetap sehat. Hindari membagikan informasi sensitif.

Masuk atau daftar untuk bergabung dalam diskusi. Kami melindungi akun Anda dengan keamanan berlapis.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberi tanggapan.