Upaya Gibran Tarik Presiden Prabowo Dalam Pusaran Kontroversi: Tak Mungkin Presiden Prabowo Sarankan Gibran Fight di PTUN

Persoalan gugatan terhadap pencalonan atau keabsahan jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak boleh dijadikan panggung untuk membangun spekulasi politik, apalagi dengan menyeret nama Presiden Prabowo Subianto seolah-olah menjadi pihak yang mengarahkan Gibran untuk melawan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dalam negara hukum, setiap persoalan harus ditempatkan sesuai kewenangan lembaga dan koridor hukum yang berlaku. Presiden bukan hakim, bukan penasihat hukum pribadi Wakil Presiden, dan bukan pihak yang semestinya mengintervensi proses peradilan.

Karena itu, pernyataan Gibran bahwa Presiden Prabowo menyarankan dirinya untuk fight di PTUN harus diuji secara faktual, bukan dibangun berdasarkan asumsi, apalagi dijadikan amunisi untuk menciptakan kesan bahwa Presiden sedang mengendalikan proses hukum demi mempertahankan posisi politik seseorang.

Ada tiga keterangan penting yang harus dibaca secara utuh agar publik tidak terjebak dalam simpang siur informasi.

Pertama, Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan. Pada 10–11 November 2026, Syahganda secara tegas membantah bahwa Presiden Prabowo menyarankan Gibran untuk melakukan perlawanan hukum melalui PTUN. Ia merujuk keterangan Yusril Ihza Mahendra yang menurutnya mencerminkan pandangan hukum Presiden.

Syahganda bahkan menegaskan bahwa tidak mungkin Presiden menyarankan langkah hukum yang justru dinilai sudah tidak memiliki ruang oleh Menko yang membidangi hukum.

Kedua, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra. Yusril menjelaskan bahwa perkara terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran telah berhadapan dengan putusan MA dan MK. Menurutnya, putusan MK bersifat final and binding, sedangkan putusan MA telah final. Ia juga menyebut Gibran bukan pihak tergugat intervensi dalam perkara MA tersebut sehingga tidak memiliki kedudukan untuk mengajukan banding atau PK dalam perkara itu.

Yusril bahkan menyatakan bahwa membawa kembali materi yang sama ke PTUN tidak ada gunanya. Ini merupakan poin hukum yang sangat penting: keinginan seseorang untuk memperjuangkan suatu perkara tidak otomatis menciptakan hak untuk mengajukan upaya hukum yang tidak tersedia menurut prosedur peradilan.

Ketiga, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Gibran bertemu Presiden Prabowo selama kurang lebih 2,5 jam pada 10 November 2026. Dalam pertemuan itu, Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.

Mensesneg juga meluruskan bahwa Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat tersebut. Gibran kemudian memohon kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui PTUN.

Penting dicatat, keterangan Mensesneg menyebut Presiden memberikan sejumlah saran, tetapi tidak secara spesifik menyatakan bahwa Presiden memerintahkan atau menyarankan Gibran untuk menggugat di PTUN. Klaim spesifik mengenai saran fight di PTUN disampaikan oleh Gibran sendiri, entah dengan maksud dan tujuan seperti apa yang jelas pernyataannya secara tidak langsung mengaitkan Presiden Prabowo dalam pusaran kontroversial.

Ada tiga prinsip yang harus diperhatikan.

Pertama, asas finalitas putusan pengadilan. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Konsekuensinya, putusan pengadilan harus dihormati. Tidak boleh ada pejabat, termasuk Presiden, yang memperlakukan putusan pengadilan seolah-olah dapat diabaikan hanya karena hasilnya tidak menguntungkan pihak tertentu.

Namun, perlu dibedakan antara putusan yang final, objek sengketa, dan kemungkinan adanya perkara baru dengan objek serta dasar hukum yang berbeda. Finalitas putusan tidak otomatis menutup seluruh kemungkinan gugatan baru yang secara hukum memang berbeda.

Kedua, kedudukan hukum atau legal standing. Dalam hukum acara, seseorang tidak cukup hanya memiliki kepentingan politik atau keinginan membuktikan sesuatu untuk menjadi pihak dalam perkara. Harus ada dasar kedudukan hukum yang sah.

Dalam penjelasan Yusril, persoalan Gibran adalah bahwa ia bukan pihak tergugat intervensi dalam perkara MA sebelumnya. Karena itu, ia tidak dapat begitu saja mengajukan banding atau PK terhadap putusan yang tidak menempatkannya sebagai pihak yang berhak menempuh upaya hukum tersebut.

Ketiga, menghormati putusan MK dan MA. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa putusan MK bersifat final untuk kewenangan yang diberikan konstitusi kepada lembaga tersebut.

Sementara itu, upaya hukum terhadap putusan MA harus mengikuti hukum acara yang berlaku. Tidak setiap putusan MA memiliki mekanisme PK, dan tidak setiap orang memiliki kedudukan untuk mengajukannya.

Dengan demikian, persoalan yang harus dijawab bukan sekadar apakah Gibran berani fight, melainkan apakah langkah yang hendak ditempuh mempunyai dasar hukum, objek sengketa, kewenangan pengadilan, serta kedudukan hukum yang memenuhi syarat.

Di sinilah persoalan politiknya menjadi menarik. Pernyataan Gibran bahwa Presiden Prabowo menyarankan dirinya untuk fight di PTUN membawa konsekuensi komunikasi politik yang tidak sederhana. Sebab, ketika seorang Wakil Presiden mengatasnamakan nasihat Presiden dalam persoalan hukum pribadinya, publik bisa menangkap kesan bahwa langkah tersebut merupakan sikap resmi kepala negara.

Dengan kata lain, pernyataan Gibran tentang nasihat Presiden kepada dirinya untuk fight di PTUN merupakan pernyataan yang lemah. Selain sulit diterima secara akal sehat, bantahan dan sanggahan yang disampaikan oleh Bakom RI, Menko Kumham Imipas RI, dan Mensesneg RI menjadi dalil yang cukup kuat. Pernyataan Gibran hanya menambah kontroversi baru dengan tujuan ingin menarik Presiden Prabowo dalam pusaran kontroversi persoalan ijazah yang selama ini menjadi polemik berkepanjangan.