Negara Hukum Bukan Negara Kekuasaan, Jabatan Wakil Presiden Bukan Kekebalan Terhadap Hukum

Polemik Putusan MK dan MA menjadi kontroversi polemik berkepanjangan. Gibran harus menyadari bahwa kedudukannya sebagai Wakil Presiden justru membawa tanggung jawab moral dan konstitusional yang lebih besar untuk memberikan contoh kepatuhan terhadap hukum.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tidak mengenal pengecualian berdasarkan jabatan, kekayaan, popularitas, ataupun kedekatan dengan kekuasaan. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Rakyat kecil yang kalah dalam perkara tidak bisa seenaknya mengabaikan putusan pengadilan hanya karena merasa tidak puas. Pengusaha tidak bisa memilih-milih putusan yang harus dipatuhi. Pejabat negara pun tidak memiliki hak istimewa untuk memperlakukan hukum sebagai sesuatu yang bisa dinegosiasikan.

Lalu mengapa seorang Wakil Presiden harus dipandang berbeda? Justru seorang pejabat tinggi negara semestinya menjadi teladan dalam menghormati lembaga peradilan. Sebab, ketika pejabat negara tidak memberikan contoh kepatuhan terhadap hukum, kepercayaan publik terhadap institusi negara dapat terkikis.

Jangan membangun kesan bahwa hukum hanya berlaku bagi masyarakat biasa, sementara mereka yang memiliki kekuasaan dapat terus mencari jalan keluar ketika keputusan hukum tidak sesuai dengan kepentingannya.

Persoalan ini juga tidak boleh diseret menjadi pertentangan antara Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Presiden Prabowo memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjaga pemerintahan berjalan berdasarkan hukum. Karena itu, jangan sampai muncul persepsi seolah-olah Presiden memberikan arahan untuk melakukan langkah hukum yang bertentangan dengan penjelasan mengenai finalitas putusan pengadilan.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah telah membantah bahwa Presiden Prabowo menyarankan Gibran untuk tetap  fight di PTUN. Penjelasan tersebut perlu dihormati dan tidak semestinya dipelintir menjadi polemik politik baru. Namun, Gibran sendiri harus bertanggung jawab menjelaskan kepada publik apa dasar hukum dari langkah yang hendak ditempuhnya.

Jangan sampai masyarakat justru menangkap kesan bahwa nama Presiden digunakan untuk memberikan legitimasi politik terhadap langkah pribadi yang masih dipersoalkan secara hukum. Ini bukan persoalan siapa yang lebih kuat secara politik. Ini persoalan apakah setiap orang bersedia tunduk pada aturan yang sama.

Kritik terhadap Gibran bukan berarti merampas haknya untuk membela diri. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari kontrol demokrasi agar pejabat publik tidak kehilangan orientasi terhadap konstitusi. Gibran harus memahami bahwa semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya untuk memberikan keteladanan.

Jangan hanya berbicara tentang hak, tetapi mengabaikan kewajiban. Jangan hanya mengutip kebebasan memperjuangkan keadilan, tetapi melupakan kewajiban menghormati kepastian hukum. Sebab, negara hukum tidak dibangun berdasarkan siapa anak siapa, siapa dekat dengan siapa, atau siapa memiliki kekuasaan apa.

Negara hukum dibangun berdasarkan konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan penghormatan terhadap putusan lembaga peradilan.

Kalau rakyat biasa wajib menghormati putusan pengadilan, Wakil Presiden pun wajib menunjukkan sikap yang sama. Tidak boleh ada standar hukum yang berbeda hanya karena seseorang sedang berada di lingkaran kekuasaan.

Kesimpulannya, Gibran perlu menjawab satu pertanyaan mendasar. Apakah yang sedang diperjuangkan benar-benar hak hukum yang masih tersedia, atau justru keinginan untuk terus memperdebatkan sesuatu yang telah memiliki kepastian hukum?

Karena dalam negara hukum, keberanian bukan diukur dari seberapa keras seseorang melawan keputusan pengadilan, melainkan dari seberapa besar kesediaannya menghormati hukum, sekalipun keputusan tersebut tidak sesuai dengan keinginannya.