Presiden Prabowo Tak Mau Banjir Terulang, Normalisasi Sungai di Tiga Provinsi Dikebut Sebelum Musim Hujan

Bencana banjir bukan sekadar persoalan curah hujan. Ketika sungai mengalami pendangkalan, aliran air tersumbat, dan infrastruktur belum pulih, hujan deras bisa berubah menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Karena itu, langkah Presiden Prabowo Subianto mempercepat normalisasi sungai di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat patut mendapat perhatian.

Instruksi Presiden Prabowo kepada jajaran pemerintah untuk menjadikan normalisasi sungai sebagai prioritas menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak boleh hanya bergerak setelah korban berjatuhan. Pencegahan harus dilakukan sebelum ancaman datang, terutama menjelang puncak musim hujan pada Desember 2026 hingga Februari 2027.

Data Kementerian Pekerjaan Umum per 8 November 2026 mencatat, dari 137 sungai terdampak di tiga provinsi tersebut, baru 40 persen yang selesai ditangani. Sebanyak 43 sungai masih dalam proses normalisasi, sementara 39 lainnya belum dikerjakan.

Angka ini memperlihatkan bahwa pekerjaan rumah pemerintah masih besar. Namun, yang perlu diapresiasi adalah adanya percepatan melalui pengerahan personel Kementerian PU, TNI, dan Polri. Pembangunan jembatan, perbaikan jalan, hingga normalisasi sungai terus dikejar agar akses masyarakat pulih dan risiko bencana lanjutan dapat ditekan.

Presiden Prabowo tampaknya memahami bahwa keselamatan rakyat tidak cukup dijaga dengan pernyataan keprihatinan. Dibutuhkan instruksi yang jelas, koordinasi lintas lembaga, dan pekerjaan nyata di lapangan.

Apalagi, ancaman tidak hanya datang dari sungai. Pemerintah juga menyiapkan normalisasi 38 muara, operasi modifikasi cuaca, serta sistem peringatan dini bersama BMKG dan BNPB untuk mengantisipasi banjir dan longsor.

Tentu, masyarakat tidak membutuhkan sekadar laporan berapa banyak sungai yang sudah dinormalisasi. Mereka ingin melihat hasilnya: aliran sungai kembali lancar, jembatan dapat digunakan, akses jalan pulih, dan rumah-rumah warga lebih terlindungi dari ancaman banjir.

Instruksi Presiden Prabowo harus dikawal sampai tuntas. Jangan sampai pekerjaan yang dikebut hari ini berhenti sebagai laporan administratif, sementara masyarakat kembali menjadi korban ketika hujan ekstrem datang.

Sebab, ukuran keberhasilan pemerintah bukan seberapa keras instruksi disampaikan, melainkan seberapa besar keselamatan rakyat benar-benar terlindungi.