Rehabilitasi Sumatera Capai 98 Persen, Pemerintah Prioritaskan Normalisasi 137 Sungai Antisipasi Banjir Susulan

Proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir di tiga provinsi terdampak di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dilaporkan telah mencapai 96 hingga 98 persen dari target. Di tengah capaian tersebut, pemerintah kini memfokuskan perhatian pada mitigasi perubahan iklim serta percepatan penanganan sedimentasi sungai untuk mencegah bencana susulan.

Perkembangan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Sumatera yang berlangsung di Posko Nasional Satuan Tugas PRR, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin, 26 Oktober 2026. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sekaligus Ketua Pengarah Satgas PRR Sugiono menyampaikan apresiasi tinggi atas kerja keras lintas instansi selama 11 bulan masa pemulihan.

Pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dinilai masih bisa menyelesaikan tanggung jawabnya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat di tengah berbagai tantangan yang ada. Berdasarkan data Satgas PRR per 26 Oktober 2026, bencana yang terjadi pada akhir tahun lalu sempat berdampak pada 53 kabupaten/kota, 498 kecamatan, dan 4.533 desa/kelurahan. Saat ini, seluruh pengungsi yang sebelumnya berjumlah lebih dari 2 juta jiwa telah kembali ke tempat tinggal masing-masing, sehingga tidak ada lagi warga yang mendiami tenda pengungsian.

Dalam rapat yang sama, Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Satgas PRR Tito Karnavian memaparkan bahwa sarana jalan dan jembatan secara umum telah kembali berfungsi. Pemulihan ini berhasil dilakukan melalui kolaborasi Kementerian Pekerjaan Umum, TNI, Polri, serta pemerintah daerah. Selain akses transportasi, fasilitas dan layanan dasar publik juga berangsur pulih. Aktivitas pemerintahan di daerah terdampak terparah seperti Kabupaten Aceh Tamiang yang sempat terganggu akibat timbunan lumpur kini sudah kembali beroperasi secara normal. Jaringan komunikasi seluler telah pulih sepenuhnya, sementara mayoritas fasilitas kesehatan kembali melayani masyarakat, meski masih ada enam puskesmas pembantu di Sumatera Utara yang memerlukan penanganan lanjutan.

Meskipun progres pemulihan berjalan pesat, Tito memperingatkan potensi banjir susulan seiring meningkatnya curah hujan menjelang akhir tahun. Banjir susulan bahkan telah terjadi di beberapa lokasi seperti Kota Padang, Kabupaten Solok, Tapanuli Tengah, Aceh Tenggara, Pidie Jaya, dan Aceh Tamiang, yang menyebabkan beberapa infrastruktur yang baru diperbaiki kembali mengalami kerusakan. Penyebab utama banjir berulang tersebut adalah tingginya sedimentasi yang mempersempit kapasitas tampung sungai. Guna mengatasi permasalahan ini, pemerintah memprioritaskan normalisasi pada 137 sungai di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Pemerintah sedang bekerja menangani sedimentasi tinggi tersebut agar tidak meluber menjadi banjir saat curah hujan tinggi, dengan meminta Kementerian PU menyegerakan pengerukan sungai. Menanggapi kondisi cuaca tersebut, Menko PMK Sugiono juga menekankan pentingnya mengintegrasikan perhitungan mitigasi perubahan iklim ke dalam rencana pemulihan jangka panjang. Perubahan pola iklim diperkirakan akan meningkatkan curah hujan di wilayah utara khatulistiwa dan memicu kondisi lebih kering di bagian selatan.

Oleh karena itu, upaya mitigasi harus dimasukkan dalam perhitungan agar jika terjadi bencana, pihak berwenang lebih siap dan penanggulangan bisa dilakukan secepat-cepatnya. Pemerintah memastikan koordinasi erat antara pusat dan daerah terus diperkuat agar sisa pekerjaan infrastruktur serta pengerukan sungai dapat rampung tepat waktu demi melindungi keselamatan masyarakat.