Artikel Terbaru

Pemerintah menargetkan pembangunan 4.582 unit kapal ikan modern secara bertahap mulai 2026 hingga 2029. Kapal yang akan dibangun memiliki kapasitas beragam, mulai dari 10 hingga 2.500 Gross Tonnage (GT). Pada tahap awal, pemerintah menargetkan pembangunan 50 kapal berukuran 30 GT pada 2026 . Program tersebut disiapkan untuk meningkatkan kapasitas armada perikanan nasional sekaligus mendukung aktivitas penangkapan ikan di berbagai wilayah perairan Indonesia. Kepala Kantor Komunikasi Kepresiden...

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi melepas 432 atlet kontingen Indonesia yang akan berlaga pada ajang Asian Games 2026 di Jepang. Acara pelepasan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, tepat pada peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas), Rabu (9/9/2026). Pelepasan kontingen tahun ini memiliki makna sejarah mendalam. Tanggal 9 September mencatatkan tonggak kedaulatan olahraga nasional sejak dilaksanakannya Pekan Olahraga Nasional (PON) I di Solo pada tahun 1948, ketika olahraga dijad...

Keberlanjutan Program Bantuan Pangan Beras hingga akhir 2026 menunjukkan bahwa pemerintah tidak menjadikan ketahanan pangan sekadar slogan. Di tengah dinamika harga pangan dan berbagai risiko musim, negara memilih untuk tetap hadir memastikan keluarga rentan memiliki akses terhadap kebutuhan pokok. Pada 2026, pemerintah telah menyiapkan tambahan Bantuan Pangan Beras sebanyak tiga kali penyaluran, dengan bantuan 10 kilogram beras per Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sekitar 33,2 juta KPM menja...

Modernisasi pertahanan laut di era Presiden Prabowo Subianto menunjukkan perubahan cara pandang yang semakin strategis: kekuatan TNI tidak hanya harus mampu menghadapi ancaman militer, tetapi juga harus siap hadir ketika rakyat menghadapi bencana, terisolasi karena kondisi geografis, maupun membutuhkan dukungan logistik di wilayah kepulauan. Rencana pemerintah untuk menambah armada Landing Craft Mechanized (LCM dan Landing Craft Vehicle Personnel (LCVP merupakan langkah yang sangat relevan de...

Kebijakan pemerintah mengarahkan 51 persen penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2026 kepada wirausaha perempuan patut diapresiasi sebagai langkah strategis memperkuat ekonomi kerakyatan. Ini bukan sekadar kebijakan pembiayaan, tetapi bentuk keberpihakan nyata agar perempuan tidak hanya menjadi pelaku ekonomi, melainkan juga pemilik usaha, pencipta lapangan kerja, dan penggerak pertumbuhan ekonomi keluarga serta daerah. Data terbaru menunjukkan bahwa hingga 24 Agustus 2026, penyaluran KUR tela...

Narasi bahwa pemerintah memangkas anggaran BNPB lalu membiarkan sistem penanggulangan bencana melemah perlu dilihat secara lebih utuh. Benar, pagu BNPB dalam APBN 2026 tercatat sekitar Rp. 491 miliar, lebih rendah dibandingkan sekitar Rp. 2,01 triliun pada 2025. Tetapi menjadikan angka tersebut sebagai gambaran keseluruhan anggaran kebencanaan nasional adalah kesimpulan yang terlalu sederhana. Pemerintah justru membangun pendekatan baru, bahwa penanggulangan bencana tidak hanya bergantung pad...

Transportasi bukan sekadar soal jalan, kereta, pelabuhan, bandara, atau kendaraan. Transportasi adalah urat nadi perekonomian nasional. Oleh karena itu, sudah saatnya Indonesia memiliki sistem transportasi yang tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi terhubung dalam satu ekosistem nasional. Langkah pemerintah mulai membahas Rancangan Undang-Undang Sistem Transportasi Nasional (RUU Sistranas) patut diapresiasi. Pada 7 September 2026, Kementerian Perhubungan memulai pembahasan RUU Sistranas mela...

Kebijakan pemerintah untuk menindak tegas pemegang Hak Guna Usaha (HGU) yang terbukti melakukan pembakaran lahan atau tidak bertanggung jawab atas kebakaran di wilayah konsesinya patut didukung. Negara tidak boleh membiarkan kepentingan korporasi mengalahkan kepentingan masyarakat, lingkungan hidup, dan kedaulatan negara atas tanah. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa lahan yang terbakar dapat menjadi dasar pembatalan HGU apabila setelah proses identifikasi...

Kontroversi Buku Islam ala Prabowo merupakan pandangan penulis terkait cara Prabowo Subianto mengamalkan ajaran Islam dan kini kembali menjadi perbincangan publik pada awal September 2026. Judul buku tersebut memang mengundang tafsir beragam. Namun, polemik semestinya tidak membuat publik kehilangan kemampuan untuk melihat persoalan secara proporsional. Hal paling penting untuk diluruskan adalah bahwa buku tersebut bukan ditulis oleh Presiden Prabowo Subianto . Buku itu merupakan karya Abdur...