ICBP Jadi Langkah Pemerintah Memperkuat Ketahanan Keluarga

Keluarga tidak selalu hancur karena satu masalah besar. Kadang ia retak pelan-pelan: ekonomi tertekan, komunikasi memburuk, pengasuhan berantakan, lalu semua terlambat disadari. Masalahnya, kalau pemerintah baru bergerak setelah masalah muncul, siapa yang menyelamatkan keluarga sebelum semuanya terlambat? Karena itu, pemerintah membutuhkan satu hal yang sering dianggap sepele, tetapi sangat penting Data

Langkah Kementerian Agama mengembangkan Indeks Cakupan Bimbingan Perkawinan (ICBP) menjadi salah satu jawaban atas persoalan tersebut. Ini bukan sekadar soal membuat indeks baru. Bukan pula sekadar menambah angka dalam laporan pemerintah.

Pesannya jauh lebih sederhana, pemerintah ingin mengetahui kondisi keluarga Indonesia secara lebih nyata sebelum menentukan kebijakan.

Selama ini kita sering berbicara tentang keluarga ideal. Suami bertanggung jawab. Istri mendukung. Orang tua mendidik anak. Anak menghormati orang tua. Tapi kehidupan nyata tidak selalu seindah nasihat.

Ada pasangan yang menikah ketika belum siap secara ekonomi. Ada keluarga yang menghadapi tekanan biaya hidup. Ada orang tua yang kewalahan mendidik anak di tengah derasnya pengaruh media sosial. Ada suami dan istri yang tinggal serumah, tetapi komunikasi sudah jauh.

Persoalan seperti ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan slogan “keluarga harmonis”. Harus ada pemetaan. Harus ada pendampingan. Dan yang paling penting, harus ada kebijakan yang tahu masalahnya.

Karena itu, pengembangan ICBP dengan memanfaatkan data Sistem Informasi Manajemen Nikah atau SIMKAH patut mendapat perhatian. Data tentang usia, pendidikan, pekerjaan, dan karakteristik perkawinan dapat menjadi bahan untuk membaca kondisi keluarga dan menentukan kebutuhan intervensi pemerintah.

Di sinilah cara kerja pemerintah harus berubah. Jangan lagi menunggu masalah membesar baru bergerak. Kalau sebuah daerah memiliki persoalan perkawinan anak yang tinggi, pemerintah harus tahu sejak awal. Kalau ada kelompok keluarga yang rentan secara ekonomi, harus bisa dipetakan. Kalau kebutuhan bimbingan perkawinan berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain, programnya juga harus bisa menyesuaikan.

Pemerintah tidak boleh menggunakan kacamata yang sama untuk melihat semua keluarga. Sebab Indonesia terlalu besar untuk diperlakukan dengan satu resep. Keluarga di perkotaan menghadapi tantangan yang berbeda dengan keluarga di pedesaan. Pasangan muda menghadapi persoalan yang berbeda dengan keluarga yang sudah puluhan tahun menikah. Begitu juga kebutuhan keluarga di setiap daerah. Data memungkinkan pemerintah melihat perbedaan itu.

Namun ada satu catatan penting: jangan berhenti di data. Kita tidak membutuhkan data yang hanya bagus ketika dipresentasikan dalam rapat. Kita membutuhkan data yang menghasilkan tindakan. Data harus dibaca. Hasilnya harus diterjemahkan menjadi program. Program harus sampai kepada keluarga. KUA, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, tokoh agama, hingga keluarga sendiri harus menjadi bagian dari gerakan ini.

Sebab ketahanan keluarga bukan pekerjaan satu kementerian. Ini pekerjaan seluruh bangsa. Kita sering mengatakan bahwa keluarga adalah fondasi negara. Tetapi fondasi tidak cukup hanya dipuji. Fondasi harus diperkuat. Dan memperkuat keluarga berarti pemerintah harus tahu di mana retaknya, mengapa retak, dan apa yang bisa dilakukan sebelum kerusakannya menjadi lebih besar. Itulah mengapa data menjadi penting.

ICBP bukan sekadar angka. Ia harus menjadi mata pemerintah untuk melihat persoalan keluarga, menjadi dasar untuk mengambil keputusan, dan menjadi jalan agar kebijakan benar-benar hadir di tengah masyarakat.

Jangan tunggu keluarga hancur baru pemerintah bertindak. Lebih baik membaca tanda-tandanya sejak awal. Karena ketika sebuah keluarga berhasil diselamatkan, sesungguhnya bukan hanya satu rumah yang kita selamatkan. Kita sedang menyelamatkan masa depan Indonesia.