Artikel Terbaru

Penguatan pengawasan dan kepatuhan pajak di kawasan industri merupakan langkah penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Aktivitas industri berskala besar tidak cukup hanya menghasilkan investasi dan membuka lapangan kerja, tetapi juga harus memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Sebagai contoh, penguatan pengawasan kepatuhan pajak di kawasan industri Kaliman...

Capaian penyerapan gabah nasional oleh Perum BULOG yang telah mencapai 91 persen dari target 4 juta ton, atau sekitar 3,6 juta ton, hingga Agustus 2026 patut diapresiasi. Capaian ini menunjukkan bahwa hasil panen petani semakin mampu diserap secara optimal sekaligus memperkuat Cadangan Beras Pemerintah. Yang lebih penting, angka 91 persen tersebut dicapai ketika tahun 2026 masih menyisakan beberapa bulan. Artinya, kinerja penyerapan gabah menunjukkan tren yang sangat positif. BULOG menegaskan...

Kelancaran distribusi beras SPHP dan meningkatnya cakupan bantuan pangan menunjukkan bahwa pemerintah terus memperkuat kehadiran negara dalam menjaga kebutuhan pokok masyarakat. Di Sulawesi Utara, Bulog memastikan penyaluran beras SPHP tetap berjalan melalui pasar rakyat, ritel modern, Rumah Pangan Kita, serta Gerakan Pangan Murah. Langkah ini penting untuk menjaga pasokan sekaligus membantu menahan tekanan harga beras. Secara nasional, hingga 8 Agustus 2026 realisasi penyaluran SPHP telah me...

Aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di depan Gedung DPR RI pada 27 Agustus 2026 seharusnya menjadi contoh bahwa suara rakyat tidak harus identik dengan kerusuhan. Ratusan warga Pati datang ke Jakarta dengan tuntutan yang sangat jelas yaitu mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset dan hukuman tegas terhadap koruptor. Sehari sebelum aksi, koordinator AMPB Supriyono alias Botok bahkan secara terbuka menegaskan bahwa aksi tersebut akan berlangsung damai dan tidak memiliki agenda membuat ke...

JOMBANG, JAWA TIMUR — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri sekaligus meresmikan pembukaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Lapangan Untung Surapati, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Kamis, 27 Agustus 2026. Muktamar ke-35 NU mengusung tema “Menjaga Marwah, Memperkaya Khidmah untuk Kemaslahatan Bangsa.” Forum tersebut menjadi agenda permusyawaratan tertinggi NU yang diikuti jajaran pengurus NU dari berbagai tingkatan, baik dari da...

Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Jombang, Jawa Timur, pada Kamis, 27 Agustus 2026, bukan sekadar agenda kenegaraan untuk membuka Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU). Lebih dari itu, kunjungan tersebut menghadirkan gambaran tentang bagaimana seorang pemimpin negara berinteraksi langsung dengan masyarakat sekaligus menunjukkan penghormatan terhadap ulama dan organisasi yang memiliki sejarah panjang dalam perjalanan Indonesia. Presiden Prabowo bertolak menuju Jawa Timur untuk menghadiri se...

Bencana gempa bumi yang mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), bukan sekadar persoalan angka kerusakan dan jumlah pengungsi. Di balik setiap rumah yang rusak, terdapat keluarga yang kehilangan rasa aman. Di balik setiap warga yang mengungsi, ada kehidupan yang harus segera dipulihkan. Dan di tengah situasi seperti inilah, kehadiran seorang pemimpin diuji: apakah pemerintah hanya memberikan instruksi dari jauh, atau turun langsung melihat keadaan rakyatnya? Presiden Prabowo Subia...

JEMBRANA, BALI — Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp). Program tersebut diawali dengan peluncuran 14 PLTS yang tersebar di enam provinsi dengan total kapasitas mencapai 5,3 GWp. Peluncuran berlangsung di PLTS Site Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa, 25 Agustus 2026. Dalam pernyataan peresmian, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pembangunan PLTS 100 GWp ditargetkan dapat diselesaikan dalam wakt...

Ada satu pertanyaan yang semakin sulit dihindari publik: Mengapa RUU Perampasan Aset yang telah dibicarakan hampir dua dekade masih belum menjadi undang-undang? Pertanyaan ini kembali menguat pada 27 Agustus 2026. Setelah bertahun-tahun agenda legislasi terkait pembahasannya belum selesai, DPR akhirnya menyepakati target penyelesaian RUU Perampasan Aset paling lambat tanggal 15 Desember 2026. Komisi III DPR menyatakan pembahasannya telah melalui puluhan RDPU dan sejumlah kunjungan kerja. Seca...