Artikel Terbaru

Pemerintah pusat terus memperkuat pembangunan sektor kesehatan dengan mempercepat peningkatan kualitas rumah sakit di daerah. Salah satu langkah strategis tersebut adalah Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) melalui peningkatan 66 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dari tipe D atau D Pratama menjadi tipe C, yang ditargetkan rampung secara bertahap hingga 2027. Kebijakan ini penting karena pemerataan layanan kesehatan tidak cukup hanya dilakukan dengan membangun fasilitas kesehatan tingkat pertama....

Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dan gambut, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan sekadar persoalan lingkungan. Ketika kebakaran terjadi, asap dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, mengancam lahan dan mata pencaharian, serta menimbulkan risiko bagi keselamatan masyarakat. Karena itu, upaya mencegah kebakaran sejak sebelum api muncul menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan Presiden Prabowo Subianto bersama para akademisi dan peneliti di Istana Merdeka, Jakart...

Uang negara bukan sekadar angka dalam APBN. Di balik setiap rupiah ada kebutuhan rakyat yang harus dijawab: ada anak yang membutuhkan gizi, keluarga yang membutuhkan rumah, masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan, dan pekerja yang membutuhkan kesempatan. Karena itu, ketika pemerintah berbicara tentang efisiensi APBN, pertanyaannya bukan hanya “berapa yang dipotong?”, tetapi “berapa besar manfaat yang bisa dikembalikan kepada rakyat?” Di situlah gagasan efisiensi APBN yang didorong Presi...

Pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan bantuan untuk kuartal IV 2026 dengan tujuan utama menjaga daya beli masyarakat hingga akhir tahun. Langkah ini dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada 30 September 2026 dan mencakup bantuan pangan, Bantuan Subsidi Upah (BSU), serta pembukaan rekening bagi masyarakat tertentu. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya melihat pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi dan investasi, tetapi juga memperhatik...

Setelah mendorong perluasan akses pendidikan gratis, Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan perhatian terhadap dunia pendidikan melalui penguatan kelembagaan pesantren. Pemerintah kini memiliki Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama yang secara khusus menangani urusan pesantren. Pembentukan Ditjen Pesantren merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang perubahan atas Perpres Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama. Perpres tersebut menjadi da...

Pendidikan gratis kembali menjadi salah satu pesan penting yang ditegaskan Presiden Prabowo Subianto. Bukan hanya untuk pendidikan dasar dan menengah, pemerintah juga mulai menyiapkan langkah menuju pembebasan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri. Arah kebijakan ini menunjukkan satu hal penting: Presiden Prabowo ingin kesempatan memperoleh pendidikan tidak berhenti pada mereka yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik. Anak-anak Indonesia, dari keluarga mana pun, diharapkan memiliki kesem...

Perjalanan kontingen Indonesia di Asian Games Aichi-Nagoya 2026 kembali mendapat momentum positif. Medali emas dari atlet panjat tebing Desak Made Rita Kusuma Dewi membuat koleksi emas Indonesia bertambah menjadi empat sekaligus mengangkat posisi Indonesia dalam klasemen perolehan medali. Yang membuat pencapaian Desak Made semakin istimewa bukan hanya medali emas, tetapi juga catatan waktunya. Ia menyelesaikan final nomor speed putri dalam 6,062 detik, unggul sangat tipis 0,002 detik dari atl...

Memasuki 2027, pemerintah tidak hanya berbicara mengenai bagaimana menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana memastikan pertumbuhan tersebut memberikan dampak nyata terhadap masyarakat. Salah satu perhatian yang diarahkan Presiden Prabowo Subianto adalah keberlanjutan program ketenagakerjaan dan berbagai insentif ekonomi. Arah tersebut memiliki makna penting karena kondisi ekonomi masyarakat sangat berkaitan dengan dua hal utama tersedianya pekerjaan dan terjaganya kemampuan masyarak...

Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) memasuki tahap penting, yakni memastikan koperasi tidak hanya berdiri secara kelembagaan, tetapi juga mampu beroperasi dengan tata kelola yang profesional. Dalam konteks tersebut, kebijakan pemerintah menempatkan manajer secara lintas daerah sekaligus memberikan ruang bagi calon manajer yang mengundurkan diri merupakan bagian dari upaya membangun sistem pengelolaan KDKMP yang realistis dan berkelanjutan. Menteri Koperasi Ferry Juliantono men...