Artikel Terbaru

Pelayanan publik yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh seberapa cepat pemerintah memberikan layanan, tetapi juga oleh seberapa serius pemerintah mendengar dan menindaklanjuti keluhan masyarakat. Dalam konteks tersebut, penguatan integrasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional–Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) menjadi bagian penting dari transformasi birokrasi yang semakin berorientasi kepada kebutuhan warga. Pada 29 September 2026, pemerintah m...

Upaya pemerintah menekan angka stunting nasional kini semakin diarahkan pada pendekatan yang lebih menyeluruh. Pencegahan stunting tidak cukup hanya dilakukan melalui pemberian makanan bergizi atau layanan kesehatan, tetapi juga perlu menyentuh kondisi lingkungan tempat tinggal keluarga yang berada dalam risiko. Dalam konteks inilah, penguatan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) yang dijalankan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN) menjadi salah...

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan sekadar persoalan lingkungan. Ketika api meluas, dampaknya dapat merembet pada kualitas udara, kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, keanekaragaman hayati, hingga keberlanjutan ekosistem. Karena itu, langkah pemerintah dalam memperketat pengawasan dan membawa dugaan pelanggaran karhutla ke ranah hukum menjadi bagian penting dari upaya melindungi kepentingan publik. Pada 29 September 2026, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan...

Fenomena sound horeg dalam beberapa tahun terakhir berkembang menjadi bagian dari ekspresi hiburan dan budaya masyarakat, terutama di sejumlah daerah di Jawa Timur. Di balik geliat ekonomi yang melibatkan pemilik perangkat suara, teknisi, pekerja angkut, pedagang, pelaku UMKM, seniman hingga pekerja kreatif, pemerintah tetap memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak mengorbankan keselamatan, kesehatan dan ketertiban masyarakat. Penegasan Menteri Kebudayaan F...

Penyelesaian persoalan hukum tidak selalu harus berujung di ruang sidang. Untuk perkara-perkara tertentu yang memungkinkan dimediasi, penyelesaian di tingkat masyarakat justru dapat menjadi jalan yang lebih cepat sekaligus membuka ruang pemulihan hubungan sosial. Hal tersebut terlihat dari keberadaan 83.960 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang telah terbentuk di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia hingga September 2026. Dari sekitar 16.000 kasus yang masuk, sebanyak 14.000 kasus disebut ber...

Dalam politik, perbedaan pilihan adalah sesuatu yang wajar. Demokrasi memang memberi ruang bagi setiap orang untuk memiliki pandangan, sikap, dan pilihan politik yang berbeda. Namun, perbedaan politik tidak semestinya membuat kita kehilangan rasa kemanusiaan. Hal itu terlihat ketika Presiden Prabowo Subianto bertakziah ke kediaman Megawati Soekarnoputri untuk menyampaikan belasungkawa atas berpulangnya Guruh Soekarnoputra. Kehadiran tersebut merupakan bentuk penghormatan kepada keluarga yang...

Penanganan kasus narkoba tidak cukup hanya berhenti pada proses hukum dan pemidanaan. Ketika pengguna narkoba telah berada di dalam lembaga pemasyarakatan, negara juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan adanya proses pemulihan agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan secara lebih baik. Atas dasar itu, arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Hukum untuk merumuskan kebijakan rehabilitasi bagi pengguna narkoba di dalam lapas menjadi bagian penting dari pembenahan sistem pemasy...

Perjuangan Indonesia di Asian Games Aichi-Nagoya 2026 kembali menghadirkan kabar membanggakan. Leo Rolly Carnando dan Daniel Marthin berhasil mempersembahkan medali emas dari nomor ganda putra setelah melewati pertandingan sengit melawan pasangan China, Liang Wei Keng/Wang Chang. Sempat kehilangan gim pertama dengan skor 19-21, Leo/Daniel mampu bangkit dan membalikkan keadaan. Mereka merebut gim kedua 21-13 dan memastikan kemenangan pada gim penentuan dengan skor 21-18. Hasil tersebut menunju...

Rumah layak huni bukan sekadar tempat berlindung, tetapi bagian penting dari kualitas hidup, kesehatan, keamanan, dan produktivitas keluarga. Karena itu, percepatan Program Bedah Rumah dan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi salah satu agenda penting dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat. Langkah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mempercepat pelaksanaan program di Papua sekaligus menangani RTLH di kawasan perkotaan Jakarta menunjukkan bahwa persoalan perumah...