Sudah Gak Ada Celah Buat Gibran: Mundur dari Wapres Jalan Tepat

Polemik mengenai ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tampaknya belum menemukan jalan keluar. Di tengah keinginan Gibran untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), muncul pernyataan penting dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.

Yusril secara tegas menyebut langkah Gibran untuk kembali membuktikan ijazahnya melalui jalur pengadilan tidak akan banyak berguna. Alasannya, perkara yang berkaitan dengan dokumen tersebut sudah memiliki putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersifat final.

Menurut Yusril, Gibran juga tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan upaya hukum lanjutan dalam perkara tertentu karena tidak menjadi pihak tergugat intervensi. Sementara itu, putusan MA sudah memiliki konsekuensi hukum yang harus dijalankan oleh pihak terkait, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pernyataan ini tentu menjadi persoalan serius bagi Gibran. Sebab, ketika jalur hukum yang ingin ditempuh ternyata menghadapi hambatan prosedural, keinginan untuk menjelaskan persoalan ijazah melalui pengadilan juga tidak sesederhana yang dibayangkan.

Di sinilah persoalan sebenarnya. Polemik ijazah Gibran bukan lagi sekadar perdebatan di media sosial. Persoalan ini sudah berkembang menjadi isu kepercayaan publik terhadap pejabat negara. Apalagi, jabatan wakil presiden bukan jabatan biasa. Ada tanggung jawab besar dan standar kepercayaan publik yang harus dijaga.

Di sisi lain, Gibran juga perlu memahami bahwa tidak semua persoalan bisa diselesaikan dengan terus membuka jalur hukum yang objek dan materinya sudah pernah diputus. Jika memang tidak tersedia lagi ruang hukum untuk membuktikan persoalan yang sama, maka perlu dipikirkan cara lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menjelaskan kepada masyarakat.

Dalam situasi seperti ini, pilihan politik apa pun yang diambil Gibran harus mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar, bukan hanya kepentingan pribadi. Termasuk kemungkinan mengundurkan diri, yang tentu merupakan keputusan politik besar dan harus dilihat berdasarkan aturan konstitusi serta dampaknya terhadap pemerintahan.

Presiden Prabowo juga menghadapi tantangan untuk memastikan persoalan ini tidak mengganggu jalannya pemerintahan. Stabilitas politik memang penting, tetapi stabilitas tidak boleh dibangun dengan mengabaikan persoalan kepercayaan publik dan kepastian hukum.

Maka polemik ini memberikan pelajaran bahwa jabatan publik selalu datang bersama tuntutan transparansi dan tanggung jawab. Ketika ruang hukum semakin terbatas, yang dibutuhkan bukan sekadar pernyataan, melainkan penjelasan yang bisa diuji dan dipertanggungjawabkan. Dengan itu maksud Gibran untuk mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden menjadi jalan yang tepat demi menjaga stabilitas politik dan juga menghormati keputusan serta penegakan hukum.

Publik tidak membutuhkan drama politik yang berkepanjangan. Publik membutuhkan kepastian, keterbukaan, dan penyelesaian yang menghormati hukum. Sebab, kepercayaan masyarakat tidak bisa diminta begitu saja. Kepercayaan harus dibangun melalui tindakan nyata.