Azis Subekti Ingatkan Kasus Penyadapan Prabowo Jangan Dialihkan ke Spekulasi Politik

Azis Subekti Ingatkan Kasus Penyadapan Prabowo Jangan Dialihkan ke Spekulasi Politik

Jakarta – Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Azis Subekti mengingatkan agar pengusutan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto tidak kehilangan fokus akibat berkembangnya berbagai spekulasi politik. Ia meminta Polri tetap berkonsentrasi mengungkap pelaku, motif, aliran informasi, serta pihak-pihak yang diduga memperoleh manfaat dari tindakan tersebut.

"Jangan kaburkan pokok perkaranya. Yang harus diungkap adalah siapa yang melakukan penyadapan, atas perintah siapa, untuk kepentingan apa, dan ke mana informasi itu mengalir. Jangan sampai spekulasi justru mendahului pembuktian," kata Azis.

Menurutnya, dugaan penyadapan terhadap Presiden merupakan persoalan serius karena menyangkut keamanan kepala negara sekaligus kepercayaan masyarakat terhadap perlindungan komunikasi pribadi.

Ia mengatakan publik berhak memperoleh penjelasan yang jelas mengenai penanganan perkara tersebut.

"Kalau komunikasi Presiden saja diduga bisa disadap, bagaimana masyarakat bisa merasa yakin bahwa komunikasi pribadinya terlindungi? Ini persoalan yang harus dijawab dengan penegakan hukum, bukan sekadar pernyataan," ujarnya.

Azis menyatakan dukungan terhadap Polri untuk mengusut perkara hingga tuntas. Namun, ia mengingatkan bahwa penyidikan harus menjangkau seluruh pihak yang terbukti memiliki tanggung jawab, termasuk apabila ditemukan penyalahgunaan akses atau kewenangan.

Menurutnya, penyebutan oknum tidak cukup apabila persoalan yang ditemukan juga berkaitan dengan kelemahan sistem pengawasan.

"Kalau memang ada penyalahgunaan kewenangan, harus jelas bagaimana itu bisa terjadi. Siapa yang memberi akses, bagaimana pengawasannya, dan siapa yang harus bertanggung jawab. Semua perlu ditelusuri," tegasnya.

Azis juga menyoroti munculnya berbagai narasi yang mengaitkan perkara tersebut dengan persaingan jabatan, kepentingan politik, hingga hubungan personal orang-orang di sekitar Presiden.

Ia menilai narasi semacam itu tidak boleh menggantikan proses pembuktian hukum.

"Kedekatan dengan Presiden bukan kekebalan hukum. Tetapi kedekatan dengan Presiden juga bukan bukti kesalahan. Jangan menyeret nama orang hanya karena hubungan pribadi atau karena ada pihak yang tidak menyukainya," katanya.

Azis mengingatkan bahwa kelalaian dalam pengamanan Presiden dan dugaan tindakan penyadapan merupakan dua persoalan yang perlu diperiksa sesuai tanggung jawab masing-masing.

Apabila ditemukan kelemahan pengamanan, ia meminta dilakukan evaluasi dan pembenahan. Namun, persoalan tersebut tidak boleh mengalihkan perhatian dari pengusutan dugaan tindak pidana penyadapan.

Ia juga mendorong Polri menyampaikan perkembangan penyidikan secara terbuka sepanjang tidak mengganggu proses hukum maupun membahayakan kerahasiaan informasi negara.

Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian mengenai status hukum pihak-pihak yang diperiksa, perkembangan pembuktian, serta langkah pencegahan agar kasus serupa tidak kembali terjadi.

"Kepercayaan masyarakat tidak cukup dibangun dengan meminta publik tenang. Kepercayaan akan tumbuh ketika masyarakat melihat hukum ditegakkan secara adil dan prosesnya dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Sebagai kader Partai Gerindra, Azis menegaskan bahwa menjaga keamanan Presiden Prabowo merupakan bagian dari tanggung jawab menjaga mandat rakyat.

Namun, ia menekankan bahwa dukungan kepada Presiden harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang berintegritas, bukan dengan memberikan perlindungan kepada pihak tertentu.

"Presiden membutuhkan pemerintahan yang dapat bekerja dengan aman. Rakyat membutuhkan kepastian bahwa kewenangan negara tidak disalahgunakan. Dua kepentingan itu harus dijaga bersama," katanya.

Azis berharap Polri mampu menjadikan penanganan perkara tersebut sebagai momentum memperkuat pengawasan internal dan memulihkan kepercayaan masyarakat.

"Kehormatan institusi justru dijaga melalui keberanian menegakkan hukum, betapapun sulitnya pihak yang harus diperiksa. Usut sampai tuntas, jangan kaburkan pokok perkaranya," pungkas Azis.