Uji Materi UU Cipta Kerja di MK: Pemerintah Perlu Memperkuat Perlindungan Ruang Hidup dan Hak Perempuan

Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada era Presiden Joko Widodo kini sedang dilakukan pengajuan uji materi ke Mahkamah Konstitusi oleh berbagai kelompok perempuan dari komunitas terdampak pembangunan merupakan bagian penting dari dinamika demokrasi dan penegakan konstitusi. Persoalan hilangnya akses terhadap tanah produktif, pencemaran lingkungan permukiman, hingga terbatasnya keterlibatan masyarakat dalam proses perizinan usaha harus menjadi perhatian bersama.

Dalam konteks ini, pemerintah pusat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pembangunan nasional tidak hanya mengejar pertumbuhan investasi dan penciptaan lapangan kerja, tetapi juga menjamin perlindungan hak masyarakat, termasuk perempuan yang memiliki peran besar dalam menjaga ekonomi keluarga, ketahanan pangan, dan keberlanjutan lingkungan.

UU Cipta Kerja pada dasarnya membawa agenda penyederhanaan regulasi, peningkatan investasi, dan penciptaan kesempatan kerja. Namun, keberhasilan agenda tersebut harus berjalan beriringan dengan prinsip keadilan sosial, kepastian hukum, perlindungan lingkungan, serta penghormatan terhadap hak-hak warga negara.

Karena itu, tuntutan uji materi sebaiknya dipandang sebagai masukan konstitusional untuk memperkuat kualitas kebijakan, bukan semata-mata sebagai pertentangan antara masyarakat dan pemerintah.

Fakta persidangan menunjukkan bahwa perkara ini terdaftar dengan Nomor 307/PUU-XXIV/2026. Ada lima ketentuan yang diuji, menyangkut tata ruang, pelibatan masyarakat dalam AMDAL, pertanggungjawaban mutlak atas kerusakan lingkungan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, serta Bank Tanah. Para pemohon berasal dari kelompok perempuan adat Poco Leok dan Watutau, perempuan nelayan Makassar, serta perempuan petani Poso.

Menariknya, pemerintah juga telah menyampaikan argumentasi dalam persidangan. Pada 10 November 2026, saksi dan ahli yang dihadirkan pemerintah memberikan penjelasan bahwa kebijakan Bank Tanah tidak mendiskriminasi perempuan. Pemerintah juga menjelaskan bahwa ketentuan AMDAL tetap menyediakan ruang keterlibatan masyarakat terdampak langsung dan bahwa prinsip strict liability mengharuskan pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian lingkungan tanpa membebankan pembuktian kepada masyarakat.

Posisi ini penting untuk menunjukkan bahwa pemerintah memiliki ruang konstitusional untuk mempertahankan kebijakan sekaligus menjelaskan mekanisme perlindungan yang telah disediakan. Namun, evaluasi implementasi tetap diperlukan agar tidak terjadi kesenjangan antara norma hukum dan kenyataan yang dihadapi masyarakat.

Komnas Perempuan sendiri dalam persidangan 12 Oktober 2026 menekankan pentingnya partisipasi bermakna, kesetaraan substantif, dan pemulihan hak perempuan yang terdampak pembangunan. Hal ini dapat menjadi masukan berharga bagi pemerintah untuk memperkuat kebijakan pembangunan yang lebih inklusif.

Pada akhirnya, pembangunan dan perlindungan perempuan bukanlah dua kepentingan yang harus dipertentangkan. Pemerintah perlu memastikan bahwa investasi memberikan manfaat ekonomi, sementara masyarakat tetap memperoleh perlindungan atas tanah, lingkungan, sumber penghidupan, dan hak menyampaikan pendapat.

Dengan kata lain, uji materi di Mahkamah Konstitusi merupakan mekanisme konstitusional untuk menguji keseimbangan tersebut. Pemerintahan Presiden Prabowo terbuka terhadap evaluasi hukum, menunjukkan komitmen terhadap negara hukum dan pembangunan yang berkeadilan.